Maklumat
Akademisi - Aktivis Perburuhan dan Demokrasi
untuk Perbaikan UU Perburuhan

Hukum perburuhan berangkat dari premis adanya posisi tidak seimbang

antara buruh dan majikan, dan hukum dibentuk sebagai salah satu 
alat untuk membantu yang lebih lemah, buruh, dengan memperkenalkan 
norma-norma demokratis ke dalam yang disebut dengan ruang privat 
dari korporasi dan pasar, di mana solidaritas buruh dan aksi kolektif 
adalah nilai-nilai yang dihormati oleh disiplin ini. Inilah yang menjadi 
raison d'etre dari apa yang kita kenal sebagai hukum perburuhan, 
yakni proteksi pada buruh. Ketika fungsi ini hilang, hukum perburuhan pun
 kehilangan esensinya.

Saat ini kita menyaksikan adanya upaya secara sistematis Negara, dengan

melibatkan sebagian akademisi, untuk menghapus nuansa protektif dalam

hukum perburuhan ini. Mekanisme hubungan perburuhan pun diserahkan

sepenuhnya pada pasar, tanpa keterlibatan Negara yang justeru cenderung

berpihak pada arus besar globalisasi. Dalam situasi seperti ini media

kurang memainkan peran yang positif. Buruh, yang adalah mereka yang

terkena dampak langsung, pun dibiarkan sendirian masuk dalam pusaran

pasar.

Oleh sebab itu kami menyatakan:

1. Keprihatinan terhadap dangkalnya pemahaman seputar isu perburuhan

dan rencana revisi UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Akibatnya

perdebatan pun direduksi menjadi semata perlunya membuka pintu untuk

investasi selebar-lebarnya, yang dipertentangkan dengan keamanan kerja

dan kesejahteraan buruh.

2. Keprihatinan terhadap proses pembuatan hukum yang amat bergantung

pada kemampuan lobby dan uang, bukan berdasarkan kepentingan riel dari

kelompok rakyat yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Dalam kasus hukum perburuhan, kelompok pembuat kebijakan berkolaborasi

dengan pengusaha di tingkat nasional maupun lokal. Dengan sendirinya

hukum semata ditentukan oleh daya beli yang dimiliki oleh kaum pengusaha.

Terkait hal-hal di atas, kami:

1. mendukung perjuangan buruh untuk menolak revisi UU Ketenagakerjaan.

2. mendorong buruh untuk mengatasi perbedaan di antara mereka dan

mendukung usaha-usaha untuk memperluas jaringan dengan gerakan

pro-demokrasi lainnya.

3. menyerukan keterlibatan lebih banyak akademisi untuk ikut

mempromosikan pemikiran dan wacana tentang relasi perburuhan yang lebih

adil dan menghormati hak-hak asasi manusia buruh.

4. meminta media untuk menyampaikan berita-berita secara lebih

proporsional, dengan mengakomodasi kepentingan dan ide buruh tentang

 isu

perburuhan.

5. menyerukan semua komponen civil society untuk
 bersama-sama buruh membangun Indonesia yang lebih adil 
dan bermartabat.

Demikian Maklumat ini kami sampaikan.

Jakarta, 22 Juni 2006

Prof. Dr. J. Nasikun

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA

Universitas Airlangga,Surabaya

Dr. B. Herry Priyono

Pasca Sarjana STF Driyarkara, Jakarta

Dr. Karlina Supelli

Pasca Sarjana STF Driyarkara, Jakarta

Dr. I. Wibowo

Universitas Indonesia, Depok

Prof. Agnes Widanti

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Hari Nugroho, M.A.

Universitas Indonesia, Depok

George Martin Sirait, M.A.

PKPM Universitas Atma Jaya, Jakarta

Edy Herry Prihantoro, M.Si

Universitas Airlangga, Surabaya

Nur Iman Subono, M.A.

Universitas Indonesia, Depok

Surya Tjandra, LL.M.

Universitas Atma Jaya, Jakarta

Asmara Nababan

Perkumpulan Demos

Anton Pradjasto, LL.M.

Perkumpulan Demos

Machmud Permana

KSPSI

Anwar 'Sastro' Maruf

KASBI

Saepul Tavip

ASPEK Indonesia

Reiner Sirait

Persatuan Rakyat Pekerja

Sofyan M. Asgart

Perkumpulan Demos

Rita Olivia, LL.M.

Perkumpulan Demos

Esti Nuringdyah, SH

TURC

Mundo

KASBI