All that time I was searching, nowhere to run to, it started me
thinking,
Wondering what I could make of my life, and who’d be waiting,
Asking all kinds of questions, to myself, but never finding the answers,
Crying at the top of my voice, and no one listening,
All this time, I still remember everything you said
There’s so much you promised, how could I ever forget.

Listen, you know I love you, but I just can’t take this,
You know I love you, but I’m playing for keeps,
Although I need you, I’m not gonna make this,
You know I want to, but I’m in too deep.

So listen, listen to me,
Ooh you must believe me,
I can feel your eyes go thru me,
But I don’t know why.

Ooh I know you’re going, but I can’t believe
It’s the way that you’re leaving,
It’s like we never knew each other at all, it may be my fault,
I gave you too many reasons, being alone, when I didn’t want to
I thought you’d always be there, I almost believed you,
All this time, I still remember everything you said, oh
There’s so much you promised, how could I ever forget.

Listen, you know I love you, but I just can’t take this,
You know I love you, but I’m playing for keeps,
Although I need you, I’m not gonna make this,
You know I want to, but I’m in too deep.

So listen, listen to me,
I can feel your eyes go thru me

It seems I’ve spent too long
Only thinking about myself – oh
Now I want to spend my life
Just caring bout somebody else.

Listen, you know I love you, but I just can’t take this,
You know I love you, but I’m playing for keeps,
Although I need you, I’m not gonna make this,
You know I want to, but I’m in too deep.

You know I love you, but I just can’t take this,
You know I love you, but I’m playing for keeps,
Although I need you, I’m not gonna make this,
You know I want to, but I’m in too deep…

Kanker tidak lagi mematikan. Para penderita kanker di Indonesia dapat memiliki harapan hidup yang lebih lama dengan ditemukannya tanaman “keladi tikus” (Typhonium Flagelliforme/ Rodent Tuber) sebagai tanaman obat yang dapat menghentikan dan mengobati berbagai penyakit kanker dan berbagai penyakit berat lain.

Tanaman sejenis talas dengan tinggi maksimal 25 sampai 30 sentimeter ini hanya tumbuh di semak yang tidak terkena sinar matahari langsung.”Tanaman ini sangat banyak ditemukan di Pulau Jawa,” kata Drs.Patoppoi Pasau, orang pertama yang menemukan tanaman itu di Indonesia . Tanaman obat ini telah diteliti sejak tahun 1995 oleh Prof Dr Chris K.H. Teo,Dip Agric (M), BSc Agric (Hons)(M), MS, PhD dari Universiti Sains Malaysia dan juga pendiri Cancer Care Penang, Malaysia. Lembaga perawatan kanker yang didirikan tahun 1995 itu telah membantu ribuan pasien dari Malaysia, Amerika, Inggris , Australia , Selandia Baru, Singapura, dan berbagai negara di dunia.

Di Indonesia, tanaman ini pertama ditemukan oleh Patoppoi di Pekalongan,Jawa Tengah. Ketika itu, istri Patoppoi mengidap kanker payudara stadium III dan harus dioperasi 14 Januari 1998. Setelah kanker ganas tersebut diangkat melalui operasi, istri Patoppoi harus menjalani kemoterapi (suntikan kimia untuk membunuh sel, Red) untuk menghentikan penyebaran sel-sel kanker tersebut. “Sebelum menjalani kemoterapi,dokter mengatakan agar kami menyiapkan wig (rambut palsu) karena kemoterapi akan mengakibatkan kerontokan rambut, selain kerusakan kulit dan hilangnya nafsu makan,” jelas Patoppoi.

Selama mendampingi istrinya menjalani kemoterapi, Patoppoi terusberusaha mencari pengobatan alternatif sampai akhirnya dia mendapatkan informasi mengenai penggunaan teh Lin Qi di Malaysia untuk mengobati kanker. “Saat itu juga saya langsung terbang ke Malaysia untuk membeli teh tersebut,” ujar Patoppoi yang juga ahli biologi. Ketika sedang berada di sebuah toko obat di Malaysia , secara tidak sengaja dia melihat dan membaca buku mengenai pengobatan kanker yang berjudul Cancer, Yet They Live karangan Dr Chris K.H. Teo terbitan 1996. “Setelah saya baca sekilas, langsung saja saya beli buku tersebut. Begitu menemukan buku itu, saya malah tidak Jadi membeli teh Lin Qi, tapi langsung pulang ke Indonesia, ” kenang Patoppoi sambil tersenyum. Di buku itulah Patoppoi membaca khasiat typhonium flagelliforme itu. Berdasarkan pengetahuannya di bidang biologi, pensiunan pejabat Departemen Pertanian ini langsung menyelidiki dan mencari tanaman tersebut. Setelah menghubungi beberapa koleganya di berbagai tempat, familinya di Pekalongan Jawa Tengah, balas menghubunginya. Ternyata, mereka menemukan tanaman itu di sana . Setelah mendapatkan tanaman tersebut dan mempelajarinya lagi, Patoppoi menghubungi Dr. Teo di Malaysia untuk menanyakan kebenaran tanaman yang ditemukannya itu. Selang beberapa hari, Dr Teo menghubungi Patoppoi dan menjelaskan bahwa tanaman tersebut memang benar Rodent Tuber. “Dr Teo mengatakan agar tidak ragu lagi untuk menggunakannya sebagai obat,” lanjut Patoppoi.

Akhirnya, dengan tekad bulat dan do’a untuk kesembuhan, Patoppoi mulai memproses tanaman tersebut sesuai dengan langkah-langkah pada buku tersebut untuk diminum sebagai obat. Kemudian Patoppoi menghubungi putranya, Boni Patoppoi di Buduran, Sidoarjo untuk ikut mencarikan tanaman tersebut. “Setelah melihat ciri-ciri tanaman tersebut, saya mulai mencari di pinggir sungai depan rumah dan langsung saya dapatkan tanaman tersebut tumbuh liar di pinggir sungai,” kata Boni yang mendampingi ayahnya saat itu. Selama mengkonsumsi sari tanaman tersebut, isteri Patoppoi mengalami penurunan efek samping kemoterapi yang dijalaninya. Rambutnya berhenti rontok, kulitnya tidak rusak dan mual-mual hilang. “Bahkan nafsu makan ibu saya pun kembali normal,” lanjut Boni. Setelah tiga bulan meminum obat tersebut, isteri Patoppoi menjalani pemeriksaan kankernya. “Hasil pemeriksaan negatif, dan itu sungguh mengejutkan kami dan dokter-dokter di Jakarta ,” kata Patoppoi. Para dokter itu kemudian menanyakan kepada Patoppoi, apa yang diberikan pada isterinya. “Malah mereka ragu, apakah mereka telah salah memberikan dosis kemoterapi kepada kami,” lanjut Patoppoi. Setelah diterangkan mengenai kisah tanaman Rodent Tuber, para dokter pun mendukung Pengobatan tersebut dan menyarankan agar mengembangkannya. Apalagi melihat keadaan isterinya yang tidak mengalami efek samping kemoterapi yang sangat keras tersebut. Dan pemeriksaan yang seharusnya tiga bulan sekali diundur menjadi enam bulan sekali.”Tetapi karena sesuatu hal, para dokter tersebut tidak mau mendukung secara terang-terangan penggunaan tanaman sebagai pengobatan alternatif,” sambung Boni sambil tertawa.

Setelah beberapa lama tidak berhubungan, berdasarkan peningkatan keadaan isterinya, pada bulan April 1998, Patoppoi kemudian menghubungi Dr.Teo melalui fax untuk menginformasikan bahwa tanaman tersebut banyak terdapat di Jawa dan mengajak Dr. Teo untuk menyebarkan penggunaan tanaman ini di Indonesia . Kemudian Dr. Teo langsung membalas fax kami, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, karena jarak yang jauh,” sambung Patoppoi. Meskipun Patoppoi mengusulkan agar buku mereka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan disebar-luaskan di Indonesia, Dr. Teo menganjurkan agar kedua belah pihak bekerja sama dan berkonsentrasi dalam usaha nyata membantu penderita kanker di Indonesia .

Kemudian, pada akhir Januari 2000 saat Jawa Pos mengulas habis mengenai meninggalnya Wing Wiryanto, salah satu wartawan handal Jawa Pos,Patoppoi sempat tercengang. Data-data rinci mengenai gejala,penderitaan, pengobatan yang diulas di Jawa Pos, ternyata sama dengan salah satu pengalaman pengobatan penderita kanker usus yang dijelaskan di buku tersebut. Dan eksperimen pengobatan tersebut berhasil menyembuhkan pasien tersebut. “Lalu saya langsung menulis di kolom Pembaca Menulis di Jawa Pos,” ujar Boni. Dan tanggapan yang diterimanya benar-benar diluar dugaan. Dalam sehari, bisa sekitar 30 telepon yang masuk. “Sampai saat ini, sudah ada sekitar 300 orang yang datang ke sini,” lanjut Boni yang beralamat di Jl. KH. Khamdani, Buduran Sidoarjo. Pasien pertama yang berhasil adalah penderita Kanker Mulut Rahim stadium dini. Setelah diperiksa, dokter mengatakan harus dioperasi. Tetapi karena belum memiliki biaya dan sambil menunggu rumahnya laku dijual untuk biaya operasi, mereka datang setelah membaca Jawa Pos. Setelah diberi tanaman dan cara meminumnya, tidak lama kemudian pasien tersebut datang lagi dan melaporkan bahwa dia tidak perlu dioperasi, karena hasil pemeriksaan mengatakan negatif. Berdasarkan animo masyarakat sekitar yang sangat tinggi, Patoppoi berusaha untuk menemui Dr. Teo secara langsung. Atas bantuan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan, Sampurno, Patoppoi dapat menemui Dr. Teo di Penang , Malaysia. Di kantor Pusat Cancer Care Penang, Malaysia , Patoppoi mendapat penerangan lebih lanjut mengenai riset tanaman yang saat ditemukan memiliki nama Indonesia . Ternyata saat Patoppoi mendapat buku “Cancer, Yet They Live” edisi r evi si tahun 1999, fax yang dikirimnya di masukkan dalam buku tersebut, serta pengalaman isterinya dalam usahanya berperang melawan kanker. Dari pembicaraan mereka, Dr. Teo merekomendasi agar Patoppoi mendirikan perwakilan Cancer Care di Jakarta dan Surabaya . Maka secara resmi, Patoppoi dan putranya diangkat sebagai perwakilan lembaga sosial Cancer Care Indonesia , yang juga disebutkan dalam buletin bulanan Cancer Care, yaitu di Jl. Kayu Putih 4 No. 5, Jakarta , telp. 021-4894745, dan di Buduran, Sidoarjo.

Magna Carta, pronounced MAG nuh KAHR tuh, is a document that marked a decisive step forward in the development of constitutional government and legal ideas in England. In later centuries, much of the rest of the world also benefited from it because many countries followed English models in creating their own governments. These countries include the United States and Canada. The Latin words Magna Carta mean Great Charter.

English barons forced King John to approve the charter in June 1215 at Runnymede, southwest of London. In the charter, the king granted many rights to the English aristocracy. The ordinary English people gained little. But many years later, Magna Carta became a model for those who demanded democratic government and individual rights for all. In its own time, the greatest value of Magna Carta was that it limited royal power and made it clear that even the king had to obey the law.

Reasons for the charter. From the Norman invasion of England in 1066 through the 1100′s, most of the kings who ruled England were able and strong. They usually tried to govern justly and respected feudal law. Under feudal law, nobles called barons received land in return for military and other services to the king. Law and custom established the barons’ duties and what was expected of the king. But there was no actual control over the king’s power. When John became king in 1199, he exercised his power even more forcefully than earlier kings. He demanded more military service than they did. He sold royal positions to the highest bidders. He demanded larger amounts of money without consulting the barons, which was contrary to feudal custom. He decided cases according to his wishes, and people who lost cases in his court had to pay crushing penalties.

English barons and church leaders began to express dissatisfaction with John’s rule early in his reign. Their unhappiness grew when he lost most of the English possessions in France in warfare lasting from 1202 to 1206. In 1213, a group met at St. Albans, near London, and drew up a list of demands based in part on the coronation charter of Henry I, who had been king from 1100 to 1135. After John lost an important battle against France at Bouvines (in what is now western Belgium) in 1214, civil war broke out in England. John saw that he could not defeat his opponents’ army, and so he agreed to a set of articles on June 15, 1215. Four days later, the articles were engrossed (written out in legal form) as a royal charter. Copies of the charter were distributed throughout the kingdom.

Promises in the charter. Magna Carta contained 63 articles, most of which pledged the king to uphold feudal customs. These articles chiefly benefited the barons and other landholders. One article granted the church freedom from royal interference. A few articles guaranteed rights to residents of towns. Ordinary free people and peasants were hardly mentioned in the charter, even though they made up by far the largest part of England’s population.

Some articles that in 1215 applied only to feudal landholders later became important to all the people. For example, the charter stated that the king could make no special demands for money without the consent of the barons. Later, this provision was used to support the argument that no tax should be raised without the consent of Parliament.

Still other articles became foundations for modern justice. One article says that the king will not sell, deny, or delay justice. Another says that no freeman shall be imprisoned, deprived of property, exiled, or destroyed, except by the lawful judgment of his peers (equals) or by the law of the land. The idea of due process of law, including trial by jury, developed from these articles. In John’s time, however, there was no such thing as trial by jury in criminal cases.

The charter tried to make the king keep his promises by establishing a council of barons. If the king violated the charter and ignored warnings of the council, it could raise an army to force the king to live by the charter’s provisions. But these measures were unsuccessful.

The charter after 1215. Magna Carta did not end the struggle between John and the barons. Neither side intended to abide by the charter completely. Pope Innocent III canceled the charter at the king’s request, and war broke out immediately. After John’s death in 1216, however, his son Henry III and later English kings promised to abide by the charter. The most famous of these promises was that of Edward I in 1297. Through these promises, the charter came to be recognized as part of the fundamental law of England.

In the 1600′s, members of parliament used Magna Carta to rally support in their struggle against the strong rule of the Stuart kings. These lawmakers came to view the charter as a constitutional check on royal power. They cited it as a legal support for the argument that there could be no laws or taxation without the consent of Parliament. These members of Parliament used the charter to demand guarantees of trial by jury, safeguards against unfair imprisonment, and other rights.

In the 1700′s, Sir William Blackstone, a famous lawyer, set down these ideals as legal rights of the people in his famous Commentaries on the Laws of England (see BLACKSTONE, SIR WILLIAM). Also in the 1700′s, colonists carried these English ideals on legal and political rights to America. The ideals eventually became part of the framework of the Constitution of the United States.

Four originals of the 1215 charter remain. Two are
inthe British Library in London, one in Salisbury Cathedral, and one in Lincoln Cathedral. For many years, the document was commonly known as Magna Charta. But in 1946, the British government officially adopted the Latin spelling, Magna Carta.

Contributor: Emily Zack Tabuteau, Ph.D., Associate Professor of History, Michigan State University
Additional resources

Holt, James C.Magna Carta. 2nd ed. Cambridge, 1992.

Holt, James C., ed.Magna Carta and the Idea of Liberty. 1972. Reprint. Krieger, 1982.

Pallister, Anne.Magna Carta. Oxford, 1971.

Turner, Ralph V. King John. Longman, 1994. Includes background on the origins of the Magna Carta.

Pelataran istana kepresidenan di Venezuela gegap gempita malam itu. Rakyat miskin pendukung gerakan oposisi anti-penguasa minyak tradisional, yang menjalankan bisnis minyak negara seperti bisnis swasta, menyambut kembali datangnya Hugo Chavez. Chaves, presiden Venezuela yang populis, banyak kebijakannya yang berkiblat pada revolusi ala Simon Bolivar. Menentang imperialisme, mengutuk neoliberalisme, namun pada sisi lain tetap optimis menyambut globalisasi.

Dukungan untuk Chavez pasca kudeta yang dilakukan oleh Carlos Ortega dan Pedro Carmone, mengalir dari seluruh pelosok negeri. Bak air bah, massa pendukung Chavez mendatangi istana. Mereka menggemakan satu suara, “Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan.”

Militer bersatu dengan rakyat miskin mendukung Chavez. Tak menunggu lama, istana kembali dikuasai oleh pemerintahan Hugo Chavez yang dicintai rakyat. Chavez naik jadi presiden berdasarkan referendum pada 1998. Dua kelompok yang bertarung di Venezuela ini saling mengklaim diri demokratis dan mencap lawannya sebagai tak demokratis. Apatah demokrasi?

Absurditas Demokrasi

Demokrasi selalu mengandaikan kekuatan yang sama antara rakyat dengan negara. Konsepsi yang absurd. Namun rumusan ini tak absurd di Venezuela. Militer, sebagai state aparatus, tentu saja pegang senjata. Eloknya, rakyat yang sipil, ternyata juga bersenjata. Seimbang bukan? Mereka juga mempraktekkan share of benefit atas sumber daya alam. Venezuela adalah penghasil minyak dengan kualitas baik. Negara memang menguasai perusahaan minyak, namun ia membagikan 80% keuntungan untuk mensejahterakan rakyat miskin. Ini salah satu faktor munculnya dukungan rakyat miskin Venezuela pada Chavez.

Meminjam Rita Abrehemsen, dalam Sudut Gelap Kemajuan, “Demokrasi adalah suatu proses menjadi dan tidak akan pernah selesai.” Giuseppe Di Palma dalam Kiat Membangun Demokrasi menegaskan bahwa, “Demokrasi adalah ruang bebas bagi kelompok kepentingan untuk bertarung dan saling menguasai birokrasi negara, dengan taktik dan strategi.”

Hal ini terjadi pula dalam pemerintahan Chavez.

“Kepada yang beroposisi kepadaku, silahkan beroposisi. Andai aku bisa merubah pikiranmu,” demikian Hugo Chavez saat konferensi pers pertama sejak kekuasaannya diambil alih Pedro Carmone, dua hari sebelumnya.

Chavez dan oposisinya bertarung, saling bersaing menguasai media untuk menggiring opini publik dan menjaga eksistensi pendukungnya. Siapa yang menang dia yang akan menguasai medan pertempuran, alias menguasai birokrasi negara.

Demokrasi pada dasarnya tetap sebuah proses menjadi, bukan final. Bukan sistem politik yang sebenar-benarnya dalam sebuah negara. Demokrasi adalah awal, demokrasi adalah mekanisme. Selanjutnya, semua berada di tangan si pemenang yang berhasil menguasai medan pertempuran, strategi, taktik dan kampanye politik. Karena itulah ada istilah sosialisme demokrasi, demokrasi liberal, demokrasi pancasila, dan berbagai atribusi lain yang menyertai istilah demokrasi. Sementara makna demokrasi sendiri tetap fleksibel, kenyal, mudah berubah, tergantung siapa yang memegang kendali.

Seperti pula demokrasi ala Chavez, demokrasi yang pada akhirnya bermuara pada sosialisme, dimaknai sebagai sebuah stepping stone. Demokrasi hanya ihwal permainan politik. Kelompok oposisi menghendaki liberalisme, liberalisation bukan freedom. Pasar bebas, penguasaan hak individu, penghargaan atas minoritas, dan lain-lain. Sementara, kelompok Chavez yang terinspirasi oleh revolusi Bolivarian, mengehendaki kesetaraan, kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, anti-kemiskinan, dan berambisi mewujudkan welfare state yang lepas dari intervensi asing serta tekanan pasar bebas.

Kelompok Chavez terorganisir dalam lingkar-lingkar kecil. Menjadi satu dalam lingkaran besar yang mereka sebut Lingkar Bolivarian. Mengorganisir diri, menyamakan platform gerakan dalam satu arah dan dalam satu visi yang sama adalah strategi jitu untuk menjalankan politik serangan.

“Campaign on political attack conducted and organised with usual passion and obviously with the intention that the campaign should exercise a definite political pressure,” setidaknya demikian menurut Edward Kardelj dalam Socialism and War (Beograd : 1960). Ini pula yang dilakukan oleh kelompok oposisi dan Chavez sendiri.

Media dijadikan alat yang memainkan peranan penting. Chavez menguasai Channel 8, televisi lokal milik pemerintah, sementara kelompok oposisi menguasai news room televisi swasta. Pertempuran fisik pun terjadi. Massa anarkis tak bisa dihindarkan, chaos adalah resiko yang sangat besar terjadi. Terbukti, massa Chavez dan massa anti-Chavez saling tembak di depan istana kepresidenan. Sepuluh orang mati, ratusan lainnya terluka. Demokrasi tak bisa menghindari anarkisme. Demokrasi sendiri memungkinkan terciptanya arena pertarungan, tak peduli seimbang tidaknya kekuatan yang dimiliki masing-masing kelompok?.

Kelompok oposisi hanya bertahan dua hari. Kemenangan yang diidamkan, berganti jadi tangisan. Mereka tak berhasil mengorganisir diri dan para pendukungnya. Demonstran pendukung kelompok oposisi yang menurunkan Chavez sebagian besar tak sadar apa yang mereka lakukan. Sebagian besar massa termobilisasi euforia perlawanan yang disuntikkan media, –terutama televisi swasta–, yang langsung menembus jantung bawah sadar mereka.

Chavez didukung oleh massanya dengan kesadaran penuh. Hari-hari Chavez diisi dengan dialog langsung dengan rakyat. Terutama kaum miskin papa. Kemenangan Chavez adalah kemenangan massa pendukungnya. Boleh jadi, referendum yang berhasil melahirkan Chavez sebagai presiden Venezuela, dilandasi kesadaran massa yang kuat.

Pertempuran melawan neoliberalisme di Venezuela didasari semangat revolusi Bolivarian. Ditopang semangat untuk lepas dari kemiskinan. Kelompok miskin vis a vis dengan kelompok penguasa tradisional yang kaya. Akar masalah dari pertempuran di Venezuela sungguh riil dirasakan dan dialami rakyat. Yang satu merasa terancam, sedang yang lain merasa perlu memperjuangkan haknya. Pengelompokan massa di Venezuela –pada saat itu–, lebih memudahkan rakyat untuk mengidentifikasi siapa calon pemimpin yang mereka percaya. Percaya dengan sadar, lengkap dengan segenap resiko dan konsekuensi yang harus ditanggung. Bukan percaya karena mobilisasi politik yang mengambang, bukan karena uang, bukan pula karena tren psikologi politik.

Jika kita harus jujur, demokrasi pada dasarnya hanyalah mekanisme. Bukan hal penting. Bukan apa-apa. Ironisnya, demokrasi diperjuangkan banyak orang. Kadang, tanpa kita sadar, jadi kuda tunggangan banyak kelompok politik dan kepentingan, termasuk negara. Salah satunya Amerika. Ia mempromosikan demokrasi sembari menebar bom dan uang seraya menciptakan konflik politik yang tak kunjung usai di suatu negara maupun kawasan. Tengok saja resep demokrasi yang tengah ditelan Afghanisatan dan Irak. Bukan sembuh, malah makin memuluskan adu kekuatan antar kelompok. Pembela dan penentang Amerika. Di Indonesia ini tercermin kaut dalam adu-kuat antara fundamentalisme versus pluralisme. Islam radikal lawan Islam liberal. Apatah demokrasi?

Demokrasi di Indonesia

Sejak 1998, Indonesia tengah menegaskan garis orbitnya, dimana ia berada dalam masa transisi dari otoritarian menuju demokratik. Bagi saya, transisi ini bisa berarti dari otoritarianisme-demokratik (berdasarkan Pancasila)– menuju ketiadaan, alias kegamangan dalam pertarungan perebutan kuasa dan pengaruh atas birokrasi negara.

Fase transisi ini berjalan amat lambat. Liddle menganalisa bahwa penyebab dari adanya kelambatan ini dikarenakan adanya pembelahan horisontal dan vertikal. Pertama, adanya hambatan pembelahan horisontal yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama dan geografi. Kedua, hambatan yang berasal dari pembelahan vertikal, yakni celah perbedaan antara elite dengan massa; latar belakang pendidikan di kota menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang berpandangan tradisional dan hidup di desa.

Fanatisme kelompok ini menyulitkan. Proses agregasi politik terhadap partai politik sangat dimungkinkan dilandasi oleh faktor ketidaksadaran. Massa menjadi massa yang bergerak berdasarkan simbol dan dominasi kultur patronage. “Mati Urip Melu Mega“, atau “Pejang Gesang Nderek Gus Dur,” sebagai sekadar contoh, adalah semboyan yang lazim terdengar saat kampanye, yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) maupun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketidaksadaran mematikan kritisisme, dan ketidakkritisan mematikan demokrasi. Pada titik ini kemungkinan lahirnya kembali otoritarianisme baru atas nama demokrasi makin besar.

Fanatisme simbol dan pola patronage tidak hanya terjadi di PDI Perjuangan maupun PKB. Tapi juga di partai lain. Partai yang berlandaskan agama misalkan; partai Islam, partai Kristen, partai Katholik, banyak mengumbar simbol agama dalam logo partai mereka. Gambar pohon natal, dominasi warna hijau, gambar Ka’bah, dan logo-logo lain yang identik dengan simbol keagamaan. Kita tak akan pernah bisa membayangkan apa jadinya jika langit runtuh. Tetapi kita sungguh berani mencampuradukkan antara bumi dan langit.

Saya ingat betul, saat menjelang pemilu parlemen tahun 2004, beredar banyak selebaran berisi isu orang Kristen beritikad menghancurkan orang Islam. Pun sebaliknya, selebaran berisi isu orang Islam bertindak “seolah” mengencingi orang Kristen. Persoalan keyakinan adalah persoalan yang sangat sensitif, tetapi pola pendidikan politik justru mengindikasikan massa sudah insensitif. Urat peka masyarakat makin menipis. Ironisnya, ihwal politik yang sensitif ini, menjadikan pertarungan antar kelompok atas nama agama makin tak terkendali. Lapar tak jadi soal, pertikaian tetap jalan demi “surga” diatas sana. Kekerasan atas nama agama di Ambon dan Poso, sepanjang 1999 -2002 bisa menjadi gambaran atas realitas politik ini.

Ketidaksadaran dan ketidakkritisan akan memudahkan massa dimobilisasi secara politik untuk kepentingan tertentu. Wajar saja massa tak tahu, dan tak mau tahu jika kemiskinan yang mereka hadapi sekarang adalah buah dari kebangkrutan negara. Efek akibat kebijakan yang salah kaprah. Sudah tidak kritis, sekolah mahal pula, hidup yang sudah miskin, makin dimiskinkan. Sungguh malang nasib bangsa kita.

Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi milik orang-orang yang mabuk. Jikapun ada yang sadar, maka mereka adalah bagian dari orang-orang yang mendapat manfaat dari kemabukan massa, bahkan bagian dari pensuplai candu.

Lambatnya perjalanan transisi menuju demokrasi salah satunya disebabkan ketidaksadaran. Persoalan yang harus dijawab adalah apa yang akan kita lakukan jika demokrasi sudah terwujud. Siapapun yang berhasil menguasai birokrasi negara melalui mekanisme yang demokratis dan berkesadaran, tak dapat dipasung akal dan hatinya. Demokrasi adalah sebuah batu loncatan, menuju sistem politik yang sesungguhnya. Untuk mencapai muara ini, pertarungan takkan pernah usai. Demokrasi takkan pernah usai, takkan pernah mati. Karena sejatinya demokrasi adalah mekanisme, bukan sistem politik.

Miskin, kemiskinan, pemiskinan adalah persoalan riil yang menghinggapi bangsa kita sejak hampir satu dekade ini. Krisis yang menyapa Asia melalui Korea Selatan pada 1997 itu mampir dan tak kunjung pergi dari Indonesia. Tak hanya di sektor moneter, tapi sektor riil negara kita juga dihantam habis. Bank-bank bankrut, perusahaan bertumbangan, produksi dan perdagangan seolah mandek. Kini banyak analisa yang mengatakan bahwa rendahnya kapital sosial merupakan salah satu faktor krusial yang membuat krisis di Indonesia tak kunjung selesai.

Kapital sosial dalam hal ini berupa keyakinan diri, semangat kebersamaan, pengetahuan, kreatifitas, kemampuan adaptasi, dan self reliance. Kapital sosial ini salah satunya dibangun melalui pendidikan bagi seluruh warga negara. Sayangnya, akses pendidikan sangat terbatas. Sementara batas antar negara semakin menciut. Kompetisi akibat globalisasi semakin tak memperdulikan sekat-sekat antar wilayah. Sedangkan standar kompetisi acap mensyaratkan pendidikan –dalam aspek formal- yang memadai. Kini, warga semua negara berada pada perkampungan yang sama, perkampungan global. Kredonya, jika warga tak terdidik dengan baik maka jangan berharap untuk tak menjadi miskin ditengah-tengah kampung global.

Pendidikan bisa jadi salah satu akar dari persoalan kemiskinan di Indonesia. Meski pendidikan juga bisa jadi salah satu alat penyelesai. Namun tentu saja, hal ini sangat berkait dengan kebijakan budjeting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). APBN Indonesia lebih banyak tersedot untuk pembayaran hutang luar negeri dan pembayaran jatuh tempo obligasi sektor domestik. Untuk tahun 2006 ini saja pos pembayaran hutang Indonesia mencapai Rp 73, 471 trilyun (makalah Pusaran Pasar Bebas, Dwi Hastuti, Bina Desa, 2006).

Hingga tahun 2009, Indonesia akan menuai masa-masa sulit, karena pemerintah masih harus membayar jatuh tempo obligasi untuk sektor domestik. Sementara untuk hutang luar negeri, Indonesia juga harus terengah-engah hingga tahun 2018. Disisi lain, Indonesia juga masih menghadapi problem krisis energi.

Kebijakan Ekonomi Pro-Kemiskinan

Ihwal hutang luar negeri mulai dirasa menjadi bencana tatkala masa pembayaran hutang dimulai. Beban hutang ini, seperti disebut diatas sangat menggeroroti anggaran belanja Indonesia.

Jika dirunut dari awal, persoalan hutang ini dimulai sejak penandatanganan LoI dengan IMF di Uruguay Round. Saat itu, Indonesia menyepakati Free Trade, seolah memberikan kompensasi atas “bantuan” hutang luar negeri yang telah diberikan negara maju.

Berhutang sendiri adalah sebuah kebijakan yang memiskinkan. Terlebih jika hutang ini tak dimanfaatkan sebagaimana mustinya. Pembiayaan pembangunan yang ditopang hutang pun sejatinya malah bikin Indonesia terjerembab dalam lubang “hutang” yang digalinya sendiri. Disamping karena hutang adalah “lahan“ korupsi, juga akibat mismanagement pengelolaan hutang.

Sementara itu, pengetahuan yang mampu menjadi salah satu jalan alternatif untuk menyelesaikan persoalan hutang masih didominasi oleh kalangan kelas menengah, akibat pendidikan yang mahal. Sehingga rakyat miskin yang paling merasakan imbas hutang, menjadi tak mampu bertahan. Pun jika sekarang ini pemerintah Indonesia mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan cara memberikan subsidi pendidikan dasar, yang biasa disebut BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang harus dipikirkan adalah darimana BOS ini berasal dan bagaimana pola distribusinya.

BOS pada dasarnya berasal dari dana kompensasi BBM (Bahan Bakar Minyak), yang harganya makin melambung tinggi sejak awal tahun 2005. Kenaikan BBM ini secara dominan diakibatkan oleh krisis energi dunia. Efeknya, pemerintah tak lagi mampu menanggung biaya subsidi. Sedangkan prasyarat debitur mengharuskan pemerintah meniadaan subsidi demi petumbuhan ekonomi. Porsi anggaran yang lebih besar tentu saja ditujukan pada pembayaran angsuran pokok dan bunga hutang. Ironisnya, belakangan terungkap bahwa hutang ini dinikmati “hanya” oleh konglomerat hitam yang berperan sebagai kreditur terafiliasi dan malah mengakibatkan kredit macet. Beban kredit macet ini kemudian –celakanya– ditanggung APBN, dan ini diaffirmasi pula oleh begundal-begundal politik yang berkolaborasi dengan konglomerat hitam diatas. Sebagian –kecil- digunakan untuk membiayai pembangunan, yang tak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

Seharusnya pemerintah menyadari, kenaikan harga BBM akan menyebabkan kepanikan pasar. Tingkat kenaikan harga pasar menjadi tak terkendali. Hal ini lambat laun akan mematikan rakyat miskin. BOS bukan penyelesaian untuk persoalan pemenuhan hak warga negara atas pendidikan. Ketika sekolah gratis, sementara biaya hidup menjadi sangat mahal, maka rakyat miskin akan berpikir bagaimana caranya hidup hari ini, bukan berpikir bagaimana caranya supaya bisa sekolah.

Penderitaan Melahirkan Revolusi

Semestinya, pemerintah tak perlu terkejut melihat rakyatnya menderita busung lapar, tumor yang mematikan, simptom polio, juga gizi buruk. Ini adalah buah atas kebijakan perekonomian yang tidak sensitif terhadap kemiskinan. Terlebih peristiwa kelaparan yang terjadi di Yakuhimo, yang disebabkan antara lain oleh; pengetahuan yang minimal, akses informasi yang terbatas, ditambah kebijakan yang melupakan rakyat miskin. Logika anekdotalnya adalah, menjadi miskin di Indonesia adalah niscaya. Namun menjadi pintar, nanti dulu.

Albert Camus, pernah mengatakan, ketika rakyat tak lagi kuat menahan penderitaan, maka revolusi adalah pilihan yang tak terelakkan. Bencana yang terjadi di mana-mana, tingkat kesejahteraan yang rendah, pengetahuan yang terbatas, daya saing di pasar kerja yang lemah, adalah gambaran konkret penderitaan yang dirasakan rakyat. Dalam kondisi obyektif macam inilah, revolusi punya kecenderungan untuk lahir.

Kekhawatiran paling besar adalah, jika revolusi yang –kelak- mungkin lahir dari penderitaan akut ini didasari semangat oportunisme. Semangat menyelamatkan diri sendiri dari belenggu kemiskinan. Tidak didasari pada keyakinan akan perlawanan atas kebijakan pemerintah sebagai institusi negara yang memihak pada kelompok minoritas yang tiran. Hal ini –boleh jadi—merupakan antitesa revolusi, sebab tidak berlandaskan pada spirit kolektifisme.

Bukan tidak mungkin dalam revolusi, rakyat akan terjebak pada pseudo revolution. Edward Kardelj, dalam Socialism and War (1960), menyebutkan “pseudo revolutionary phraselogy is the mother of the most destructive sort of oportunism”. Setiap orang akan memikirkan dirinya sendiri. Wajar saja, jika hari ini ada orang saling bunuh demi uang seratus ribu rupiah seperti yang sering kita lihat di televisi.

Revolusi tak hanya melahirkan perubahan struktur pemerintahan dalam sebuah negara, revolusi melahirkan transformasi sosial. Akan lahir budaya baru, sistem politik dan tata pemerintahan baru, juga memungkinkan tergusurnya kelas dominan yang kemarin menguasai birokrasi negara.

Peran Negara Meningkatkan Kemiskinan Kultural

Dibalik kebijakan pro-kemiskinan ini, mentalitas miskin (poor mentality) yang jadi penyakit bangsa kita sejak dulu ternyata belum sembuh benar. Sejauh ini, kita tak dibiasakan hidup apa adanya. Kemampuan dan kemauan untuk memanfaatkan seoptimal mungkin obyek material yang berada dekat dengan kita sangatlah minimal. Padahal, meminjam Karl Marx, pemanfaatan atas obyek material yang paling dekat dengan kita adalah upaya survival yang sangat mungkin dilakukan oleh rakyat miskin.

Orde Baru mewariskan kultur kemunafikan. Semenjak tah1996, krisis sudah mulai merambah Asia, belakangan Indonesia. Dalih tidak ingin membuat rakyat panik, melegitimasi tata pemerintahan yang tidak transparan dan tidak akuntabel terhadap publik, lebih tepatnya rakyat sendiri. Disaat pemerintah bergeming dengan prinsip liberalisasi ekonomi, media malah mengamininya. Bukan melontarkan kritik dan perspektif penyeimbang.

Media semestinya bisa memainkan peran krusial ini dengan optimal. Bukan mereproduksi eufemisme, penghalusan kata secara metodik yang memunculkan bias terhadap makna itu sendiri. Sehingga menyesatkan publik (rakyat) di kemudian hari. Media membentuk mindset tentang stabilitas perekonomian Indonesia, yang sebenarnya instabil, serta menciptakan ketergantungan, bukan kemandirian untuk tetap hidup. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya.

Strategi pertahanan yang urgent, menurut saya, salah satunya adalah memacu sektor pertanian. Ibarat kata, tongkat ditancapkan di tanah bisa tumbuh menjadi tanaman. Bertani, bercocok tanam, tak harus menjadi pekerja kantoran, adalah alternatif memerangi kelaparan, seperti yang terjadi di Yakuhimo. Tujuan utamanya, adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, supaya terhindar dari kelaparan dan malnutrisi. Ide ini mungkin terkesan naif, tapi realistis dan sangat mungkin untuk dilakukan.

Kendala lain adalah, semangat survival seperti ini, seringkali dimatikan sendiri oleh negara dengan berbagai aturan yang tak berpihak. Setiap orang yang bekerja, pastilah memikirkan tentang konsumsi di luar produk hasil kerja yang dia peroleh. Seperti membiayai kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, yang sulit mereka penuhi sendiri. Sementara kebijakan pasar tidak berpihak pada sebagian besar rakyat miskin. Harga sewa kios yang mahal, retribusi yang memberatkan, transportasi yang tidak terjangkau, akan mematikan semangat kemandirian dengan sendirirnya.

Sikap apatis rakyat lambat laun akan jadi makin akut. Ketakpercayaan terhadap pemerintah selaku birokrasi negara akan makin menguat. Nasionalisme hanya akan berhenti jadi slogan belaka. Keterbelakangan pengetahuan dan mental serta rendahnya kapital sosial akan jadi niscaya jika negara (pemerintah) terus menerus memperjuangkan hasratnya untuk tetap berkuasa dan memilih untuk memihak kelas tertentu.

Prinsip Jujur dan Bertanggungjawab

Pemerintah sudah seharusnya jujur terhadap rakyatnya, juga pada dunia Internasional. Jika miskin, maka katakanlah miskin. Tak perlu merasa kehilangan muka. Jika tak mampu bayar hutang, mintalah penghapusan hutang. Penghapusan hutang adalah hal mendesak yang harus di upayakan pemerintah Indonesia. Sejumlah 67 % rata-rata di daerah perkotaan dan pedesaan, warga negara Indonesia tak dapat bersekolah karena tak sanggup membayar biaya sekolah (BPS: Modul Susenas 2003). Angka kematian yang makin meningkat setiap tahun, terutama karena gizi buruk dan busung lapar, menunjukkan bahwa bangsa kita memang miskin.

APBN sudah sangat terbebani oleh hutang, baik obligasi sektor domestik ataupun hutang luar negeri. Jika pemerintah tak sanggup mendesakkan penghapusan hutang luar negeri, yang tak pernah dinikmati rakyatnya, bukan tidak mungkin rakyat akan menjawab dengan melakukan pembangkangan sipil, atau bahkan revolusi. Pemerintah harus memilih: membayar hutang luar negeri yang dinikmati oleh konglomerat hitam (minoritas tiran), atau membiayai rakyatnya yang hampir mati karena kelaparan.

Pemerintah harus yakin rakyat akan mendukung penuh, jika pemerintah bersungguh-sungguh mengupayakan penghapusan hutang. Langkah ini juga harus diimbangi dengan pengambilalihan aset koruptor, supremasi hukum dan tindakan konkrit yang bisa mencegah pelarian besar-besaran modal ke luar negeri. Terutama modal milik kreditur terafiliasi yang macet dan menyebabkan krisis perbankan, yang hingga saat ini masih jadi beban APBN.

Mengutip pembicaraan Nien Cheng –seorang konsultan Shell pada masa Revolusi Kebudayaan di China (Life and Death in Shanghai; 1995), yang sebagian besar harta berharganya dihancurkan oleh The Red Guards– dengan putrinya, Meiping, “We are poor, but we won’t get poorer if we pass it all together, and life is a transitory, passion is not important.” Adakah negara mau mendengar percakapan lirih Nien Cheng ini?

Esti Nuringdyah, alumni Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto. Ikut mengelola Learning Institute, lembaga kajian politik dan kebudayaan di Purwokerto.

Masa yang tragis. Segala sesuatu menjadi mudah bagi manusia. Tak perlu pergi Miami untuk tahu apa yang terjadi di sana, tinggal berlangganan televise kabel, kejadian di Miami bisa dilihat melalui straight news yang disajikan oleh televise local Miami. Informasi membludak, tak ada palang melintang yang menghalangi masuknya arus informasi, apalagi jika hukum sudah tidak lagi berguna sebagai pengawal. Tak perlu menunggu lama untuk minum kopi, tinggal colok kabel, maka coffe maker pun berputar, meramu kopi untuk kita nikmati.

Di jaman ini, yang serba mudah, lebih dari 815 juta orang di dunia menderita kelaparan dan gizi buruk yang kronis. Sekitar 35 juta orang meninggal setiap tahunnya, sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari kelaparan (Special Rapporteur of The Commision on Human Rights on the right to food).

Di Indonesia, ada tragedy Yakuhimo. Ada pula tragedy gizi buruk merambah wilayah timur Indonesia, selain perkara busung lapar. “Tongkat ditancap pun akan tumbuh”, begitu mitos tentang kesuburan tanah di Indonesia disuarakan. Lalu mengapa ada masyarakat Indonesia yang kelaparan?. Bukankah tanah Indonesia subur? Jangan-jangan Indonesia tidak lagi menanam tongkat kayu, tapi menanam tongkat besi, hingga akhirnya berbuah lapar?.

Hak Atas Pangan

“Hak atas pangan adalah hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap dan bebas, baik secara langsung atau dengan cara pembelian atas pangan yang memadai dan cukup, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang berhubungan secara langsung pada tradisi dari masyarakat dimana suatu konsumen itu berasal, dan dengan itu memastikan bahwa kehidupan fisik maupun mental, individu maupun kolektif, yang penuh dan bermartabat yang bebas dari ketakutan”

Berbicara tentang hak adalah berbicara perihal pemenuhan kebutuhan warga negara secara penuh. Secara filosofis, hak asasi manusia tidaklah menyebutkan dengan jelas mekanisme pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri. Wacana hak asasi manusia hanya menjelaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi tidak menyebutkan bagaimana caranya. Sesungguhnya, pilihan cara, akan sangat berpengaruh secara makro terhadap sektor-sektor kehidupan lainnnya.

Sekedar contoh, International Monetery Fund menghendaki harga minyak naik, juga menghendaki privatisasi atas usaha negara yang berujung pada kenaikan harga kebutuhan dasar public, seperti; listrik, air dan telepon. Pemerintah manut. Solusinya, digulirkanlah bantuan langsung tunai sejumlah tiga ratus ribu rupiah setiap bulan. Tiga ratus ribu rupiah untuk membayar begitu banyak sector kebutuhan dasar yang semakin tak terjangkau harganya, termasuk kebutuhan pangan.

Di wilayah pemenuhan kebutuhan pangan, pemerintah belakangan mencoba mengimpor berbagai kebutuhan pangan, seperti beras dan gula. Sebagai konsumen, dengan penghasilan rendah, saya diuntungkan dengan membludaknya kebutuhan pangan di pasaran nasional, yang konon diperoleh dengan cara impor dari negara tetangga. Tentu saja, demand yang lebih kecil dari supply, akan berujung pada kompetisi pasar. Saat produk bersaing, pasar akan berkata “ saatnya menurunkan harga” .

Persoalan selanjutnya adalah, bagaimana dengan petani. Tak perlulah kita bicara tentang petani yang tak punya lahan. Terlalu jauh dan terlalu pahit efeknya bagi mereka. Petani yang punya lahan saja. Mereka tercekik pula dengan harga bibit dan harga pupuk yang naik setiap tahun akibat biaya transportasi yang terlalu tinggi. Sudah begitu, lembaga riset pertanian di Indonesia sepertinya mati, inovasi seolah juga terhenti. Bibit unggul dikuasai oleh Thailand, Vietnam, Philipina dan bukan Indonesia. Padahal mereka juga sama-sama mengalami krisis pasca nilai mata uang Baht di Thailand jatuh.

Hak atas pangan kita bisa jadi terpenuhi secara kuantitas. Preposisi ini berlaku untuk masyarakat yang berpendapatan rendah. Berbeda lagi dengan mereka yang berpendapatan tidak layak atau bahkan nol, alias menganggur. Pemerintah tak sanggup membuka lapangan kerja bagi ratusan juta jiwa angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.

Saat kita memperoleh dengan mudah, kebutuhan pangan di pasaran nasional, saat itu juga kita sedang berspekulasi dengan nasib para petani. Apalagi jika dalam panganan yang masuk ke kantong belanjaan kita berlabel : Red Washington DC, Korea Sunkist, Gula Impor (harga gula impor yang bersih dan sampai pada tahap refinasi, lebih murah dibandingkan dengan gula local). Hak atas pangan kita, terpenuhi. Daya jangkau makin memungkinkan, sebab kompetisi pasar kian ramai– kecuali untuk pengangguran alias orang yang berada pada usia produktif, tetapi tidak berpenghasilan, juga untuk petani local, yang produknya kian dipinggirkan oleh konsumen. Maka hidup kita adalah : konsumsi…konsumsi…konsumsi!. Daulat pasar menjadi nyata adanya.

Kompilasi berita Kompas tentang pengangguran yang dikutip oleh Urban Poor Consortium dalam situsnya, cukup mengkhawatirkan. Berikut beberapa kutipannya:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memperkirakan, angka pengangguran di Jateng bertambah tinggi. Tahun 2008 diperkirakan jumlah penganggur di Jateng 1.022.406 orang. Masalah ini tidak akan terselesaikan mengingat penanganan pengangguran sangat terbatas. Tahun 2006 ditargetkan penanganan pengangguran 94.591 orang, tahun 2007 sebanyak 150.862 orang, dan tahun 2008 sebanyak 210.080 orang.(Kompas Jawa Tengah 11/11/05).
2. Jumlah warga yang mencari Surat Antar Kerja-1, atau biasa disebut kartu kuning, mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Permintaan kartu kuning mencapai 500 lembar per hari, atau 10 kali lipat dibandingkan permintaan normal (Kompas Jogja 15/11/05).
3. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak membawa dampak yang signifikan terhadap perluasan lapangan pekerjaan di Indonesia karena selama ini pertumbuhan lebih besar didorong oleh konsumsi. Demikian diungkapkan ekonom dari Bank Pembangunan Asia (ADB), Guntur Sugiyarto. Berdasarkan Survei Tenaga Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1996 hingga tahun 2003, angka pengangguran terbuka terus bertambah rata-rata 5,5 persen per tahun, sedangkan angkatan kerja baru bertambah rata-rata 1,9 juta per tahun. Menurut BPS, lapangan kerja akan bertambah sedikitnya 200.000 untuk setiap pertambahan satu persen pada pertumbuhan ekonomi.Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2004-2006, rata- rata pertambahan angka pengangguran terbuka 9,5 persen per tahun, sedangkan angkatan kerja baru bertambah 1,9 juta per tahun (Kompas 16/11/05).

Mengerikan bukan?. Setiap tahun pengangguran semakin meningkat. Ekonomi bertumbuh, tapi tidak merata.

Hak Atas Pangan Atau Resistensi Lokal

Lalu apa jawabannya dari situasi di tengah pasar yang berdaulat?. Pertanyaannya adalah, apakah hak atas pangan jauh lebih penting dibandingkan dengan resistensi local?, dan apakah melulu soal investasi atau investasi yang berbasis pertanian?.

Jika hak atas pangan mengemuka dan menjadi prioritas utama, maka, kuantitas pangan di pasaran akan berpengaruh cukup signifikan terhadap penurunan harga di pasaran. Tentu saja, pilihan ini akan beresiko bagi petani local. Tanpa mengesampingkan aspek universalitas hak atas pangan itu sendiri, potensi resiko tetap mengejar petani local.

Universalitas hak atas pangan akan menjadi universalitas di atas kertas. Pada praktiknya, pasarlah yang akan menggerakkan dan menentukan siapa yang menang dan siapa yang akan dimarginalkan. Berbicara pemenuhan seringkali terjebak pada metode pemenuhannya.

Lalu bagaimana dengan resistensi local?. Berbicara resistensi local dekat sekali dengan membicarakan tentang proteksi. Ini adalah perihal cara bertahan dengan apa yang ada di sekitar kita. Minum gula local, makan beras local, memajukan investasi domestic kecil dan menengah melalui perluasan kredit usaha bagi rakyat. Bukan kredit konsumsi, seperti yang sekarang ditawarkan oleh banyak bank dengan bunga yang tinggi.

Investasi riset pertanian juga penting. Penting untuk mengembalikan kepercayaan petani local terhadap persaingan kualitas produk di pasaran internasional kelak. Juga penting untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian. Bukan memenjarakan petani jagung karena berhasil berinovasi membuat bibit jagung unggulan, dengan tuduhan melanggar hak cipta. Sebab, selain kuantitas, rakyat juga berhak atas kualitas pangan.

Proteksi memang akan berefek tidak menyenangkan bagi negara tetangga yang biasa kita import produk pertaniannya. Sebab, devisa mereka akan menurun dan jumlah produk pertanian yang semakin jenuh di pasar domestic mereka harus dialihkan, jika tidak petani local disana pun akan kelimpungan, akibat harga produk pertanian yang semakin menurun. Tapi ini adalah pilihan, untuk melindungi petani kita yang juga memiliki hak atas pangan dan penghidupan yang layak.

Bagaimana dengan investasi. Selain investasi riset pertanian yang penting bagi penemuan bibit unggul, investasi teknologi pertanian juga penting. Bagaimana menghasilkan teknologi pertanian yang murah, bisa digunakan bersama-sama, dan berefek signifikan terhadap peningkatan hasil produksi. Bukan melulu investasi media, investasi rangka kapal, komunikasi, sepatu, sandal atau baju yang orientasinya memenuhi kebutuhan pasar internasional.

=======================================

St. Petersburg, November 2004

Sejahtera,

Sudah hampir dua bulan ini, saya berada di Saint Petersburg, kota di sisi barat laut bentang wilayah Rusia. Di atas peta, ke Helsinki atau Stockholm jauh lebih dekat daripada ke Moscow. Di St. Petersburg, musim gugur telah sampai ujung. Cuaca sungguh tidak bersahabat; angin dan hujan tidak tentu. Suhu di wilayah ini acap berubah dengan cepat. Kerap kali dingin menyelusup hingga tulang.

Saya sampai di tanah Rusia pada pertengahan September 2004. Moscow menyambut saya dengan musim gugur yang ramah, setelah penerbangan panjang yang membosankan: Jakarta, Bangkok, Dubai dan kemudian Moscow Domodedovo.

Moscow selalu menyentak, membangunkan siapapun yang lelap dalam pesawat. Sebab setiap kali menyentuh landasan, tepuk tangan panjang warga Rusia yang pulang bepergian bergema seantero kabin. Sebuah tradisi patriotik? Saya tidak tahu. Agak mengherankan memang, karena gemuruh globalisme-neo liberalisme pada banyak tempat telah menyurutkan nasionalisme.

Saya belum sempat mencari jawab atas soal itu –nasiolisme-patriotisme— yang memang ditolak kawan-kawan Trotskiest. Saya terlalu lelah. Sebab hari itu juga, seturun dari pesawat, saya bergegas ke pusat kota Moscow. Memesan tiket kereta ekspres ke St. Petersburg. Petugas dari kementrian pendidikan Rusia maupun staff KBRI di Moscow sangatlah membantu. Di stasiun kereta yang entah apa namanya, tatapan Lenin dalam sculpture separuh badan yang tegak di tengah hall seperti mengatakan, «welcome to russia!». Terdengar sedih. Saya tidak tahu mengapa? Dikemudian hari baru saya tahu bahwa perasaan itu sekedar romantisme mantan aktivis gerakan mahasiswa.

Kereta itu –dengan segenap infrastrukturnya yang didukung daya listrik-nuklir— warisan Soviet. Kereta besar yang nyaman dengan suspensi yang baik. Hampir tidak terdengar bunyi gemuruh. Tidak sementereng di barat memang. Saya memesan kereta dengan kompartemen. Terdapat empat tempat tidur dalam satu kompartemen. Seperti kabin kelas satu di kapal laut ekspress antarpulau di negeri kita, Indonesia.

Malam terlalu gelap. Saya terlelap dibawah selimut wol. Sembilan jam Moscow – St. Petersburg, kereta menembus hutan-hutan pinus tanpa henti. Bagi perkonomian Negara Federasi Rusia, saya kira, sektor kehutanan memberikan sumbangan yang signifikan dengan besaran output sebagaimana data yang ditunjukkan badan statistik pemerintah. Berikut saya kutipkan data OUTPUT OF MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS IN PHYSICAL TERMS sektor kehutanan yang dikeluarkan badan statistik pemerintah Rusia.

St. Petersburg adalah kota terbesar kedua di Rusia setelah Moscow. Kota yang memiliki arti sangat penting bagi sejarah bangsa dan negara Rusia.¹ Dialah ibu kota kekaisaran Rusia selama dua abad (1712 – 1918) juga rahim bagi revolusi sosialis.

Sebelum sampai di sini, saya telah mendengar gunjingan bahwa St. Petersburg merupakan salah satu kota yang paling indah di Eropa, dari barat hingga ke timur. Terhampar di delta sungai Neva dengan teluk Finland yang melengkung di tepian laut Baltik sebagai halamannya, St. Petersburg telah lama menjadi gerbang Rusia ke barat.

Tak kunjung henti saya mengagumi istana-istana, gereja juga mesjid, gedung-gedung institusi pendidikan dengan arsitektur baroque-rococo berderet sepanjang sungai Neva hingga sekujur kota. Jalan-jalan dengan sedikit kelokan, taman-taman dan ruang publik yang luas, kanal-kanal yang membelah kota dan saling terhubung. Kampus saya yang tua, bekas gedung bank sentral jaman kekaisaran, berada tepat di tengah kota di antara kerumunan warisan feodal itu, tidak jauh dari podium tempat Plekhanov menyampaikan pidato pertamanya di sebuah taman yang indah bersisian dengan Kazan Zabor –katedral Orthodox yang megah. Pantaslah orang-orang barat menjuluki kota ini sebagai “kota seribu istana, sejuta bidadari”. Saya memang tidak tahu persis kebenaran klaim ini. Yang saya tahu, kota ini memang lebih indah dari Depok, kota kecil di selatan Jakarta yang selalu menjadi kecintaan saya, oleh sebab bidadari saya ada di situ.

Era pemerintahan Tsar Peter the Great² dan kemudian Tsarina Catherine the Great³ disebut-sebut sebagai golden period imperium Rusia. Artefak golden period, yang saya lihat, menunjukkan betapa Rusia merupakan kekuatan yang menggetarkan bagi Eropa masa itu. Pun sekarang, saya kira, Rusia adalah negara besar yang sangat tidak mungkin diabaikan begitu saja dalam geopolitik-ekonomi Eropa juga dunia.

Sangatlah mencengangkan, bagi saya, melihat infrastruktur warisan lebih dari dua abad yang lalu sekarang masih berfungsi baik melayani kepentingan publik. Sejauh penilaian saya, kesadaran bangsa Rusia akan sejarah sungguh baik adanya. Monumen dan prasasti, yang dapat ditemui hampir di tiap jengkal kota, setia menyampaikan kabar masa lalu kepada generasi baru. Barangkali, rakyat Rusia sadar betul akan ongkos yang dikeluarkan nenek moyang mereka untuk membangun kota itu selama hampir sepuluh tahun (1703 – 1712). Sebuah kota yang dibangun di atas ribuan tulang belulang manusia yang mati karena kelaparan dan kedinginan.

Bisa jadi penilaian saya berlebihan, sebab saya memang kampungan. Belum-belum saya sudah merindu-rindu ketiak Ibu saya, juga brownies buatan tangan Luvrina, belahan hati saya, juga mertua saya yang suka membelikan susu buat kami seraya berkata: “minum ya.. supaya bibitnya bagus! ”. Dan benar sekali mertua saya yang pegawai senior dinas kesehatan itu. Syahdan, bertambah buncitlah perut saya.

Adalah benar bahwa revolusi sosialis di Rusia –yang di Indonesia terdengar begitu menakutkan— telah meruntuhkan monarkhi keluarga Romanov. Istana mereka tidak turut hancur, harta benda warisan feodal terpelihara, patung-patung kaum bangsawan masih tegak. Kebanyakan daripadanya sekarang ini dimanfaatkan untuk kepentingan publik: museum, institusi pendidikan, dan lain-lain.

Saya menjadi begitu masygul bila teringat segala perkara yang berlangsung menjelang kejatuhan kekuasaan despotik Jenderal Soeharto. Sejak semula, saya memandang penting bahwa tragedi 13-14 Mei 1998 yang menjijikkan itu mesti diusut. Siapapun yang bertanggungjawab atas peristiwa tersebut, juga yang mengemban tanggungjawab keamanan Jakarta beserta seluruh warganya pada saat itu harus dihukum!

Pun secara politik, demi generasi sekarang dan masa datang, hemat saya, langkah tersebut sangatlah penting untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak pernah mentolerir kebiadaban semacam itu. Karena kita bangsa yang beradab. Kita tentu tidak ingin terisolir dari pergaulan internasional dan terus didera minderwardigheit yang dalam.

Salah satu warisan penting kekaisaran Rusia di St. Petersburg adalah pelabuhan dengan kanal-kanalnya sebagai arteri di daratan. Saya menduga, pembangunan infrastruktur ini sangat terencana. Beruntung sekali, Rusia memiliki sungai Neva yang membelah St. Petersburg, bermuara di Teluk Finlandia berhulu di Danau Ladoga di sisi timur laut wilayah itu. Hingga sekarang, pelabuhan St. Petersburg di delta Neva itu masih terpelihara baik, lengkap dengan berbagai simbol kekuasaan feodalnya yang tidak lagi berjiwa. Pelabuhan yang dahulu lebih berfungsi sebagai pangkalan armada laut kekaisaran, dewasa ini merupakan salah satu pelabuhan niaga dan pariwisata yang paling aktif di Rusia.

Di dermaga yang tidak jauh dari pusat kota, kita bisa menyaksikan aktivitas bongkar muat barang sepanjang musim semi hingga musim gugur. Jembatan Peter The Great yang melintang di atas sungai Neva di tengah kota dibuka pada jam-jam tertentu agar kapal-kapal dapat masuk lebih ke dalam. Kata seorang teman: “Di dermaga itu setiap musim panas berlabuh kapal-kapal pesiar yang memuntahkan sekitar 300-an pekerja kapal asal Indonesia. Mereka jalan-jalan ke kota menikmati warisan sejarah bangsa Rusia.”

Saya berteman dengan seorang professor ahli Indonesia yang tinggal di tepi sungai Neva. Kepadanya, saya iri hati. Saya membayangkan sungai Ciliwung jaman VOC dan jaman kolonial. Bukankah dulu, sungai Ciliwung juga merupakan jalur transportasi niaga?

Berdiri ditepi sungai Neva menjelang matahari terbenam selalu menyenangkan, tetapi juga kerap menyebalkan melihat pasangan kekasih bermesra-mesraan. Seperti sembilu menyayat hati: aih.. saya merindu Depok!

Salam,

Haryo Setiadi

* Gambar di atas adalah istana musim dingin para Tsar dinasti Romanov. Maaf, kantong mahasiswa tidak cukup untuk beli kamera digital, jadi gambar di atas juga saya kopikan dari Encarta Encyclopedia. Terletak di tepi sungai Neva yang meliputi kompleks yang luas. Sekarang merupakan salah satu museum seni dengan koleksi paling besar di dunia. Secara keseluruhan istana ini diselesaikan pada tahun 1762. Di sini pula pada suatu Oktober 1917 di sebuah ruang makan dilakukan penangkapan atas menteri-menteri Tsar Nicholas II menjelang runtuhnya monarkhi Romanov. Kalau ada kesempatan, saya akan ceritakan hal ini tersendiri.

* Di atas, saya kopikan gambar dari Encarta Encyclopedia dari komputer yang dibelikan istri saya. Dibelakang deretan gedung di tepi Sungai Neva tampak kubah Isaakiskij Zabor (Saint Isaac’s Cathedral), sebuah gereja Orthodox yang dibangun tahun 1800-an atas perintah Tsar Alexander I. Arsiteknya August Monferrand, orang Perancis, penganut katholik yang saleh. Keseluruhan bangunan dibuat dengan tangan. Material didominasi oleh besi, kayu, marmer. Kubahnya berlapis emas juga di bagian dalam menyelimuti relief, ragam hias dan lukisan yang menggambarkan kisah-kisah dalam Bibel. Kathedral ini meliputi kompleks yang luas, termasuk taman favorit Pushkin menyendiri. Juga sebuah lapangan dengan patung Peter the Great di atas kuda, tempat berkumpulnya kaum Desembris. Tentang kaum Desembris akan saya ceritakan tersendiri.

¹ Menurut literatur yang sempat saya baca, Saint Petersburg memang betul-betul sebuah kota baru yang dibuat dan direncanakan secara baik, bukan tumbuh berkembang dari sebuah desa. Kota ini didirikan di atas delta sungai Neva yang berawa. Pembangunannya dimulai tahun 1703 atas perintah Peter the Great, tsar Rusia masa itu setelah merebutnya dari Swedia dalam perang besar utara (the Great Northern War 1700 – 1721). Tsar menamainya sesuai dengan nama Santo Petrus. Tahun 1712 seluruh aparatus pemerintahan imperium Rusia pindah dari Moscow ke St. Petersburg yang selanjutnya selama dua abad menjadi ibu kota kekaisaran Rusia. Pada tahun 1918, setelah kemenangan Bolshevik menyusul revolusi 1917 ibu kota Rusia kembali ke Moscow. Tahun 1914, setelah pecah perang dunia I, penguasa setempat mengubah namanya menjadi Petrograd. Kemudian pada 1924, untuk menghormati pemimpin Soviet, Vladimir Ilich Lenin, kota tersebut dinamai Leningrad. Terakhir, pada bulan Juni 1991, 6 bulan sebelum USSR melenyap, namanya kembali menjadi St. Petersburg.

² Lahir 1672 M dan menjadi imperator Russia sejak 1682 hingga wafat 1725.

³ Tsarina Catherine II sebelumnya adalah seorang putri Jerman bernama Sophie Fredericke Auguste von Anhalt-Zerbst (lahir 1729) yang dinikahi oleh Peter III. Catherina menjadi Tsarina (1762-1796) setelah mengkudeta suaminya dengan dukungan jendral-jendral Rusia. Sosok Catherina the Great sangat dihormati di Rusia. Dia meneruskan pembaruan Rusia yang dimuai oleh Peter the Great. Catherina bersahabat dan mendapat banyak nasihat dari Voltaire dan Diderot. Orang bilang, Peter the Great membangun Eropa di timur dan Catherina the Great meniupkan jiwanya.

Hukum perburuhan berangkat dari premis adanya posisi tidak seimbang

antara buruh dan majikan, dan hukum dibentuk sebagai salah satu 

alat untuk membantu yang lebih lemah, buruh, dengan memperkenalkan 

norma-norma demokratis ke dalam yang disebut dengan ruang privat 

dari korporasi dan pasar, di mana solidaritas buruh dan aksi kolektif 

adalah nilai-nilai yang dihormati oleh disiplin ini. Inilah yang menjadi 

raison d'etre dari apa yang kita kenal sebagai hukum perburuhan, 

yakni proteksi pada buruh. Ketika fungsi ini hilang, hukum perburuhan pun

 kehilangan esensinya.

Saat ini kita menyaksikan adanya upaya secara sistematis Negara, dengan

melibatkan sebagian akademisi, untuk menghapus nuansa protektif dalam

hukum perburuhan ini. Mekanisme hubungan perburuhan pun diserahkan

sepenuhnya pada pasar, tanpa keterlibatan Negara yang justeru cenderung

berpihak pada arus besar globalisasi. Dalam situasi seperti ini media

kurang memainkan peran yang positif. Buruh, yang adalah mereka yang

terkena dampak langsung, pun dibiarkan sendirian masuk dalam pusaran

pasar.

Oleh sebab itu kami menyatakan:

1. Keprihatinan terhadap dangkalnya pemahaman seputar isu perburuhan

dan rencana revisi UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Akibatnya

perdebatan pun direduksi menjadi semata perlunya membuka pintu untuk

investasi selebar-lebarnya, yang dipertentangkan dengan keamanan kerja

dan kesejahteraan buruh.

2. Keprihatinan terhadap proses pembuatan hukum yang amat bergantung

pada kemampuan lobby dan uang, bukan berdasarkan kepentingan riel dari

kelompok rakyat yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Dalam kasus hukum perburuhan, kelompok pembuat kebijakan berkolaborasi

dengan pengusaha di tingkat nasional maupun lokal. Dengan sendirinya

hukum semata ditentukan oleh daya beli yang dimiliki oleh kaum pengusaha.

Terkait hal-hal di atas, kami:

1. mendukung perjuangan buruh untuk menolak revisi UU Ketenagakerjaan.

2. mendorong buruh untuk mengatasi perbedaan di antara mereka dan

mendukung usaha-usaha untuk memperluas jaringan dengan gerakan

pro-demokrasi lainnya.

3. menyerukan keterlibatan lebih banyak akademisi untuk ikut

mempromosikan pemikiran dan wacana tentang relasi perburuhan yang lebih

adil dan menghormati hak-hak asasi manusia buruh.

4. meminta media untuk menyampaikan berita-berita secara lebih

proporsional, dengan mengakomodasi kepentingan dan ide buruh tentang

 isu

perburuhan.

5. menyerukan semua komponen civil society untuk

 bersama-sama buruh membangun Indonesia yang lebih adil 

dan bermartabat.

Demikian Maklumat ini kami sampaikan.

Jakarta, 22 Juni 2006

Prof. Dr. J. Nasikun

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA

Universitas Airlangga,Surabaya

Dr. B. Herry Priyono

Pasca Sarjana STF Driyarkara, Jakarta

Dr. Karlina Supelli

Pasca Sarjana STF Driyarkara, Jakarta

Dr. I. Wibowo

Universitas Indonesia, Depok

Prof. Agnes Widanti

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Hari Nugroho, M.A.

Universitas Indonesia, Depok

George Martin Sirait, M.A.

PKPM Universitas Atma Jaya, Jakarta

Edy Herry Prihantoro, M.Si

Universitas Airlangga, Surabaya

Nur Iman Subono, M.A.

Universitas Indonesia, Depok

Surya Tjandra, LL.M.

Universitas Atma Jaya, Jakarta

Asmara Nababan

Perkumpulan Demos

Anton Pradjasto, LL.M.

Perkumpulan Demos

Machmud Permana

KSPSI

Anwar 'Sastro' Maruf

KASBI

Saepul Tavip

ASPEK Indonesia

Reiner Sirait

Persatuan Rakyat Pekerja

Sofyan M. Asgart

Perkumpulan Demos

Rita Olivia, LL.M.

Perkumpulan Demos

Esti Nuringdyah, SH

TURC

Mundo

KASBI

I consider myself an insider when it comes to the Indonesian financial crisis of 1997, since I was part of the management of the national economy in the initial part of it, at least until my dismissal about one month before completing my term of office as Bank Indonesia Governor. I use the term insider in anticipation to be in slight difference from those viewing the same phenomena from the perspective of outsiders’ assessments. Of course, since we are talking about something that happened in the past, an insider’s view may also be tinted with hindsight.

Obviously in this limited space I would not be able to be comprehensive nor detailed. I will discuss some issues about the crisis that for years have been perceived as the truth, while in my view incorrect or even wrong, and issues that were raised by the editor of this section for me to answer. The issues that were put to me include; that Bank Indonesia seemed to have contributed to the worsening of the crisis and whether the fact that the central bank was under direct jurisdiction of Soeharto administration has anything to do with that. The other issues include the lessons learned by the central bank, and how have these been translated into Bank Indonesia’s capacity building and improvement of Bank Indonesia’s conducts carrying its functions.

Home grown, but not home alone

Recognizing different arguments and theories on the causes of or the process followed by the 1997 Asian crisis, it has been my contention that the Indonesian crisis is triggered by an external financial contagion, i.e. the rapid depreciation of the Thai baht in early July 1997, almost immediately after its floatation. When it hit Indonesia’s finance it ushered in a different type of contagion, from an exchange rate crisis to banking, economics and ultimately socio-political crises, which culminated in the fall of the 32 years reign of Soeharto in May 1998.

Several notes should be made here. First, Indonesia’s crisis is triggered by a financial shock in the form of contagious external currency depreciation. This implies that the Thai baht rapid depreciation was contagious and it served as the triggering factor. This does not mean that had there been no baht crisis there would never be a crisis in Indonesia. The trigger, in my view could come from other shock; it could be economics, finance or socio-politics. But, the trigger is contagious, which means that if the shock is not contagious it might not trigger a crisis. In January 1995 Indonesia experienced a currency shock originating from the Mexican’s crisis. But, it was relatively easily stabilized through Bank Indonesia’s intervention – of close to USD 600 million, supported by the widening of the intervention bands and tightening of monetary stance. Second, the contagion hit Indonesia, whose institutions were still in weak condition, embedded with structural weaknesses, i.e. the banking sector, the social system and politics. In this environment the trigger arising from the financial sector in effect acting to bring out these weaknesses into the open and the whole systems were exposed to destructive attacks. Indonesia also suffered another currency shock in July 1996, which originated from social unrest after Megawati Party’s headquarter was ransacked. The rupiah took a beating, but Bank Indonesia successfully stabilized the currency before it developed into a contagion. Of course the intervention cost Bank Indonesia another USD 700 million, but that was what reserves for in the first place.

The basic difference of the arguments and theories about the Asian crisis basically centered to the question of whether the causes of the crisis originated domestically, as weak fundamentals, cronyism and faulty policies or external, like herd instinct in finance and reverse perception. It is my contention that the Indonesian crisis is caused by a combination of external shock and domestic institutional weaknesses. I like to use the phrase they are “home grown, but not home alone” to describe the causes of the Indonesian crisis.

Bank Indonesia and the crisis

The Indonesian crisis is in a way unique that despite exhibiting similar initial conditions or vulnerabilities with other crisis countries – Thailand, Korea, Malaysia and the Philippines – and generally recognized as coming up with prudent policy responses initially, it ultimately became a basket case; suffering the worst and taking the longest time to recover. At present, ten years after the crisis most Asian economies with the exception of China, still exhibiting lower economic growth rates and lower level of investments compared to the pre – crisis levels. Despite much improvement after the crisis exchange rates of the Asian currencies are still worse than pre-crisis. And for Indonesia, despite continuing improvements its performances are worse among the former crisis countries in most respects.

Some argued that Indonesia faired the worst in the crisis due to Bank Indonesia policies that were either faulty or completely wrong. It is my contention that this argument is either unfair or incorrect. Many policies and steps were adopted by Bank Indonesia, both as part of and independent from the Government of Indonesia’s efforts to address the crisis and beyond. I would discuss some of the prominent, if controversial ones here, i.e. the decision to free float the rupiah, the policy to provide liquidity supports – the notorious BLBI – to troubled banks, the closures of the 16 banks in early November 1997, and the debate on the possible introduction of rupiah peg with a currency board – the popularly known as currency board system (CBS).

The government decision to free float the national currency in August 14, 1997 caught the Indonesian business world off-guard. It was hailed by many when it was issued, but many also blame the policy as unwarranted. The currency was depreciating rapidly afterward, partly due to the business and public responses to the government policies to address the crisis, which included everybody was scrambling for dollar either to cut loss or fly to safety. The government and Bank Indonesia’s policy to tighten monetary and fiscal stance that followed had triggered the domestic contagion. A contagion developed from currency shock to banking in distress and crisis and economic crisis there after as banks and corporate sector collapsing through balance sheet effects. In preparing for the decision Bank Indonesia offered two alternatives to the government, i.e. to widen the intervention bands further or to free float the rupiah. The government (President Soeharto) chose the latter.

The decision to invite the International Monetary Fund (IMF) was made by the government in a cabinet meeting on early September. The overriding justification for doing it was to prop-up market and public confidence on the economy and the management of the economy. This is in recognition of the fact that we were facing a global finance in the region such that the presence of the multilateral institutions would help raising market confidence. However, one of the requirements for using IMF facilities or borrowing from it has been the promise for the country to implement policies and steps stipulated in the agreement for addressing the crisis, which are known as the IMF conditionality. One of the programs in the Indonesian case was for the government to implement a comprehensive bank restructuring, which included closures of insolvent banks. In fact, the bank closure became a precondition for the use of the stand-by arrangement that Indonesia was entering into. It is known as ‘prior action’, which in effect serves as a precondition for the IMF to agree on providing a stand-by loan. This is why the closures of the 16 banks were executed on November 1 while the IMF agreement was only done a couple of days after.

Unfortunately for Indonesia, the bank closures were not just failing to bring market confidence back they even triggered by bank runs and brought the banking sector near total collapse. There have been many discussions on this issue. On the debate of why the bank closures did not succeed different arguments have been raised. Many argued that the bank closure failed because Indonesia did not have deposit insurance when the closure was made. I do not agree with the argument, since most deposit guarantee schemes only cover small depositors, which Indonesia provided at the time of the closures. The problem arose, not from small depositors, but from the big ones. In other words, if only Indonesia introduced an overall guarantee as the one introduced toward end of January 1998 (the so called blanket guarantee), the bank closures of November 1997 might not cause bank runs. I should add that if only all owners of the liquidated banks were behaving well, instead of protesting the closures by waging public campaign protesting the closures and suing the Minister of Finance and Bank Indonesia Governor to court, bank runs might be avoided.

It is interesting to note that in a conference that I helped the Rajaratnam School of International Studies (RSIS) to organize on the tenth anniversary of the Asian crisis with some former officials who were in charge in their respective countries then a similar assessment was made. In my narration about the event in my book, Bank Indonesia and the Crisis, an Insider’s View I criticized the IMF staffs for not reminding me at all about the blanket guarantee until the situation was untenable in January 1998, even when they knew by this time that Thailand and even Malaysia had introduced blanket guarantee schemes. I also learned after the crisis that other countries had introduced blanket guarantee years before when they faced with bank runs.

The most controversial policy was the provision of Bank Indonesia liquidity supports to troubled banks during the crisis. It was controversial in several aspects. This policy caused huge amount of loss to the public funds, and costing the bank restructuring close to 50 per cent of the nation GDP. And of course the policy has been associated with cases of corruption. Even to day, the public perception has predominantly been that BI liquidity supports have been a mistake, which has been unfairly put the burden to the tax payers, and that the onus is Bank Indonesia, which introduced the policy. For sure, there have been corruption cases involving bankers. Three of my colleagues all former Bank Indonesia managing directors were jailed, curiously not for corrupting money but for violating internal measures and acting imprudently in the decision to provide BLBI. The story has not come to a close yet, and there are still continuing accusations to Bank Indonesia and its officials on the issues. BLBI has become a ‘scarlet letter’ for Bank Indonesia and its officials, in particulars those serving in the board, including me.

I have been writing in different places on the issues. I would only put down some notes here. First, as the findings of the audit by the supreme audit board (BPK) showed that the total amount of the BI liquidity supports to banks up to January 1999 has been 144 T rupiah. Some considered this amount equivalent to the loss to the state finance, without any consideration on the amount of repayments by some banks and the revenues from the sales of assets of the recipient banks or even the sales of these banks themselves by the Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN). Second, the public generally perceived that the number of banks receiving the liquidity supports is only the number of banks managed by BPPN, i.e. 54 banks. However, the actual number of banks receiving the liquidity supports during the crisis is 130 over and not all recipient banks became problem banks that have to be managed by BPPN.

Arguments have been very strong that the total amount of the liquidity supports as mentioned before was the same as the total amount of loss. Only a few seem to go back to economics of alternative cost concept, like what would have been the cost to the economy had there been no liquidity supports provided to banks during the crisis. Would the government (BPPN) still have any right to sell privately owned banks after the crisis had there been no liquidity supports? In terms of policy, the liquidity supports for banks provided by Bank Indonesia were completely acknowledged by the recipient banks and it became the government claim to these banks. Would there still be these 136 banks that now in operation, which are relatively in good conditions had there been no liquidity supports during the crisis? Isn’t there any difference between cost and loss? For sure, a thorough analysis would have to make this distinction to be able to come up with the actual figure of the economic and financial loss of the policy, any policy for that matter.

Bank Indonesia liquidity support incurs costs and losses to our economy, yes. But, why almost no discussions were ever made on the cost of bank recapitalization? Out of more than 600 T rupiah of the total government and Bank Indonesia debt to the public, what is the biggest chunk of it? The total liquidity supports, even without reductions of the amount of assets sales by BPPN is 144T. But, why the government bonds amounted to more than four times this amount? It is due to the cost of bank recapitalization. And out of the total cost of bank recapitalization close to 300 T rupiah is the cost of recapitalization of state owned banks. Why state banks that didn’t suffer from bank runs during crisis, and thus except for one bank did not receive any liquidity supports from the central bank, had to be recapitalized that cost close to twice the amount of total liquidity supports to more than 130 banks? The state banks have not been in great shape after all. Are there completely healed after recapitalization? Of course we hope so, but problems associated with Bank BNI happened way after its recapitalization, and so was Bank Mandiri. To me, the liquidity supports that the central bank provided during the crisis and the bank recapitalization in 1999 have basically been similar in character, the first one is liquidity supports to help banks facing liquidity mismatch, while bank recapitalization is to help banks facing ‘capital mismatch’ that are closely associated with solvency problem.

I would like to stress here that I mention all these not to argue against the national efforts to eradicate corruption or to prosecute corruptors associated with the central bank liquidity supports. Indeed, all corrupt officials and bankers as well as bank owners associated with Bank Indonesia liquidity supports have to face justice squarely and fairly. I like to note that to the public understanding indeed our common sense dictates that the most important factor in corruption by officials is that these officials illegally receive money associated with the policy or action associated with them. In this case the most important is to trace the money trail, who is receiving how much illegally. We are looking at a huge amount of money, even if some is not traceable, cash transaction for example, the major part would still be through banks.

On the debate about the rumor of President Soeharto’s intention on January 1998 for returning to a peg system with the creation of a currency board and the rumor of my disagreement with the intention as well as the perceived reasoning for my dismissal as central bank governor should also be properly explained here. It is indeed true that I did not support the idea of a peg system with a currency board then. But, the main reason was not that I did not want to see the declining role of Bank Indonesia within a CBS. My concern was more on my own assessment that I could not see a consistent implementation of a currency board system would ensue in the current condition at the time. It was hard to see that President Soeharto would let the system went on its course without his high propensity to intervene or tinker. A CBS is sometime called ‘an outo-piloted system’ whereby nobody should be allowed to tinker. I was also concerned that our reserves were not sufficient to back a currency board. But, ultimately the idea was discarded in my opinion due to the mounting pressures from leaders of many western countries against the plan in addition to Bank Indonesia memorandum to the President, which basically showed that the adoption of a currency board was not feasible at that time.

Possible repeat of financial crisis

Have we learned from the past crisis? I will answer this question indirectly with my comment about the recent concern on the possibility of the recurring of financial crisis in Indonesia. Recent public concern as appeared in the media and statements by high up government officials, including the Minister of Finance that the recent development of high volume of short term capital inflows is similar to what happened in the period prior to the 1997 crisis and thus, the possible repeat of the financial crisis. I also observe the high volume of short term capital inflows. I would even add that the proliferation of property development also seems to be similar to what happened then.

However, I would not belong to those who see the eminent of a repeat of 1997 financial crisis. Why? I think a repeat of 1997 financial crisis is not highly likely at the moment. Both the conditions of the Asian economies in general as well as domestic conditions are not strong (bad) enough to trigger a shock, which could develop into a contagion of 1997 nature.

The Asian economies have generally been in a better shape compared to the conditions in 1996/97. The most important factors have been the accumulation of foreign reserves by almost all economies in Asia. The total reserves of East Asian economies are close to USD 3.5 trillion with China alone holds USD 1.2 T. Even Indonesia holds more than USD 50 billion of reserves. The current accounts of most East Asian economies have been in good shape. In addition, despite no standard pattern or well established cooperation in exchange rates among Asian economies the exchange system in most economies in East Asia is more flexible compared to the past, generally closer to a floating system than fixed. With these two favorable factors that are very different from pre crisis it is my opinion that market players do not have enough incentives to make a move for profit taking that would become a trigger for a contagion.

Furthermore, the domestic conditions in terms of the banking and other institutional structures of today are also less prone to a contagion as compared to the pre 1997 conditions. The banking sector is not as weak as in the past. The average capital adequacy ratio (CAR) of Indonesian banks is currently around 20, while just before the crisis in 1997 it was substantially less than the required 8. The average loan to deposit ratio of banks in Indonesia is currently around 60%, while in 1996 it was over 80%. At present foreign short term exposures is much smaller than the past, private sector foreign exposures are also much less. The prudential measures and their compliance as well as the conducts of monetary policy and the lender of last resort by Bank Indonesia have undergone much improvement after the crisis. And both social and political infrastructures are more robust now than the past. Thus, from both external as well as domestic environments it is my conjecture that despite the fact that the financial sector continues to face varieties of risks the danger of a repeat of the crisis is not eminent. However, this should not make Asian economies to be complacent. The world economy is facing new and different challenge the presence of unsustainable global imbalances, a huge risk for dealing with the implications of their unwinding.

RSIS, NTU, 29/06/07

JSD

@ Professor, S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), and Retired Professor of Economics,University of Indonesia.