Oleh : Esti Nuringdyah

Kalipagu, Senin 13 Februari 2005, Pukul 09.00 BBwi. Desa Kalipagu ini terletak di bawah bukit Cendana, termasuk dalam kawasan Gunung Slamet, Gunung ke dua terbesar setelah Gunung Semeru. Enam buah mobil Kijang dan satu truk berwarna merah berhenti tepat disamping rumah Siti (35), warga desa Kalipagu. Puluhan orang mengenakan seragam, Polisi– lengkap dengan senjata laras panjang, pendek dan satu senjata yang diselipkan dalam sarung, menggantung pada ikat pinggang , Polisi hutan, dan pakaian dinas Perhutani.

Siti kaget bercampur bingung. Badannya gemetaran menahan rasa takut. setengah memberanikan diri Siti bertanya ” Mau kemana Pak?”, “Mau jalan-jalan” begitu Polisi menjawab. Siti berupaya menjaga sikap agar tetap tenang, menjaga warung kecilnya yang menjadi pekerjaan sehari-harinya.

Sejenak Siti beranjak dari warung kecilnya. Terkejutlah Siti, matanya mendapati seorang polisi menarik kursi makan di dalam rumah, seorang lagi sudah berada di lantai atas, tempat di mana Ia menjemur pakaian. Datang tak tampak muka, pergi tak tampak punggung.

Puluhan polisi bergerak menuju lorong-lorong sempit, pasukan terbagi menjadi dua. Senjata terkokang, tatapan warga merinding, miris.

Senin pagi, para lelaki tak ada di rumah. Sebagian besar rumah warga kosong. pola kekerabatan di desa Kalipagu sangat kental, kultur yang berkembang adalah geimenschaft. Satu menderita, yang lain turut merana.

Para Ibu, beraktifitas biasa di rumah. Mengerjakan pekerjaan domestik, macam mengurus anak, membersihkan rumah, memasak, sambil menanti sang Suami yang sedang menyadap pohon damar milik perhutani, bertani sawah atau menggarap kayu pesanan pelanggan.

Seorang Ibu bernama Lena, pagi itu tengah sibuk menyiapkan sajian makan siang di dapurnya. Pintu tertutup, tapi tidak terkunci. Ia mendengar suara ribut-ribut di luar. Lena segera meninggalkan pekerjaannya, untuk memastikan peristiwa di luar rumahnya. Sontak Ia terkejut, puluhan orang berseragam coklat dan hijau tengah mengepung rumahnya dengan senjata terkokang.

Lena adalah perempuan biasa. Terkungkung dalam kultur patriarkal. Tidak pernah melihat dunia luar, yang tak selalu sama dengan apa yang dibayangkan. Akibatnya, Lena ketakutan melihat senjata yang siap ditembakkan suatu waktu.

Empat batang kayu wuru mengkreng bertengger di sebelah samping luar rumah Lena. Rumah Lena berada lebih rendah dibandingkan dengan permukaan tanah yang ada di sekitarnya. ” Kayu siapa ini?sekarang kami sedang operasi kayu” begitu polisi bertanya dengan nada tinggi sambil menyatakan tujuannya. ” Tidak tahu, ini bukan kayu saya, bukan kayu suami saya, ini punya kawan suami saya” Begitu Lena menjawab dengan suara tergetar menahan rasa takut. Ternyata hari itu, tengah diadakan operasi “Wana Lestari”. Operasi untuk membumihanguskan praktik illegal logging.

Lena tertekan secara psikis, rumah terkepung, tak ada orang yang dikenal , polisi berbicara padanya dengan senapan yang seolah siap tembak. Lena bertambah bingung tatkala polisi berkata akan membawa suaminya, serta-merta Ia berkata ” Jangan dibawa suami saya, ini bukan kayu suami saya. Sekarang suami saya sedang berada di sawah”. Polisi lantas pergi, dengan tanpa mengucapkan sepatah kata, sambil membawa kayu itu pergi.

Dasyati ( 35) punya cerita yang lebih tragis lagi. Saat itu, Ia tengah menidurkan bayinya yang berusia satu tahun. “Brak…trap…trap…trap…”, suara pintu belakang yang roboh disertai dengan langkah kaki yang berat mengagetkan Dasyati. Saat itu Dasyati tengah sendiri,hanya beserta bayi di pelukannya. Suaminya, Darsito, sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu. Hari itu, Ia bekerja di Jurangmangu Baturadden Purwokerto, menggarap pesanan pintu dan kusen jendela.

Dasyati kaget setengah mati, badannya seketika terasa tak enak. Panas dingin. Balok-balok kayu yang terletak di dapur sudah berada di tangan polisi, pintu dapur yang tadinya tertutup, roboh, jendela yang terbuat dari papan tercongkel linggis. Linggis yang digunakan polisi adalah linggis milik suaminya yang Ia letakkan di dapur pula. Polisi lantas memeriksa kamarnya, tanpa permisi. Kayu dibawa, begitu pula pintu pesanan pelanggan yang diletakkan suaminya di ruang tamu. Sempat Ia mendengar suara lirih seorang polisi dalam bahasa Jawa ” Pintu ini bagus, kalau buatku, aku mau”.

Lama Ia menanti Darsito pulang. Hingga petang berganti malam, Darsito tak kunjung pulang. Dasyati teringat kaki suaminya yang setengah pincang. Pastilah suaminya kesulitan pulang. Jalanan menuju rumahnya gelap, instalasi listrik memang sudah memasuki desa itu. Tapi, jalanan tetap gelap. Apalagi di daerah seputar PLTA Ketenger Baturraden. Penerangan jalan terkesan sangat mahal.

Bagai tersambar petir, matanya serasa gelap. Darsito, sang suami yang Ia tunggu-tunggu ditangkap polisi. Tanpa surat penangkapan, juga tanpa pemberitahuan, tanpa disertai oleh orang yang dikenal–dalam hal ini tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang ketentuan adanya saksi yang berasal dari perangkat desa.

Secara yuridis, operasi Wana Lestari ini melanggar asas-asas yang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk itu, warga- didukung oleh PBHI Jawa Tengah dan Komunitas Peduli Slamet, mendorong Slamet Marto dan Darsito mengajukan gugatan Pra-peradilan terhadap Kapolri cq. Kapolda Jawa Tengah cq. Kapolres Banyumas. Sayang, gugatan Pra-Peradilan ini gugur. Gugur, karena perkara pokoknya digelar menjelang sidang keputusan Pra-Peradilan.

*********

Darsito ditangkap dengan tuduhan pencurian kayu dan dinilai melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf h Jo. Pasal 78 ayat 7, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur mengenai kriteria mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Begitu juga Slamet Marto. Keduanya warga desa Kalipagu. Keduanya juga anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) ” GEMPITA ( Gemar Piara Tanam )”.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan ” GEMPITA” ini diketuai oleh Sutrisno, seorang petani, warga desa Ketenger Baturadden. LMDH ini sendiri dibentuk oleh Perhutani, sebagai bagian dari pelaksanaan program PHBM ( Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).

PHBM sendiri merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh PT. Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Berlaku pula untuk hubungan antara PT. Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah stakeholder. Jiwa berbagi menjadi semangat yang mendasari kerjasama antara LMDH dengan PT. Perhutani. Tujuannya adalah untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dengan memanfaatkannya secara optimal dan proporsional.

Perjanjian antara LMDH GEMPITA dan Perhutani dilakukan di hadapan Notaris Imarotun Noor Hayati, SH, pada tanggal 15 Februari 2003, dalam bentuk Akta Perjanjian Kerjasama Antara Perseroan Terbatas PT. PERHUTANI ( Persero) Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas Timur dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) “GEMPITA” Desa Ketenger Kecamatan Baturadden Kabupaten Banyumas.

Tentang semangat berbagi disebutkan dalam Pasal 2 dari akta perjanjian yang ditandatangani oleh LMDH “GEMPITA” dan PT. Perhutani. Semangat berbagi ini kemudian terreduksi oleh Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Utamanya tersebut dalam Pasal 50 Undang-Undang 41 Tahun 1999.

Rebung, pakis dan segala macam tanaman obat, biasa warga desa pinggir hutan dapatkan di daerah hutan dan sekitar hutan. Pasal 50 UU 41 tahun 1999 huruf m, mematikan hal ini. Huruf m Pasal 50 Undang-Undang 41 Tahun 1999 menyebutkan “mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang” . Mengetahui hal ini, Ketua RT 03, Sariman, berseloroh ” Kalau ngambil rumput saja sulit, kambing-kambing kami mau dikasih makan apa? Apa harus dikasih makan mie instan?”

Tak hanya untuk kebutuhan kesehatan dan urusan makan memakan. Warga desa sudah terbiasa mengambil hasil hutan untuk kepentingan umum. Seperti, membangun Pos Ronda dan Musholla. Saat ini saja, mereka tengah kebingungan. Awal bulan April tahun 2006 ini, bantuan aspal dari pemerintah daerah akan turun. Jalanan di sekitar desa Kalipagu memang rusak sekali. Mereka sedang berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan kayu untuk membakar aspal ” Apa kita turun ke kota untuk beli kayu bakar?” begitu tanya seorang warga kepada Sariman. Sariman hanya tersenyum kecut, lucu, tapi pahit. ” Lalu bagaimana dengan kerajinan membuat tasbih dari biji rotan? kita mau dapat biji rotan darimana?”pertanyaan ini juga terlontar dari mulut warga dengan spontan.

*************

 

Tak hanya Perhutani yang memiliki kawasan hutan. Warga desa pinggir hutan juga memiliki kawasan sendiri yang rimbun. Di kalangan orang desa, kawasan ini biasa di sebut dengan lahan derikan, ada juga yang menyebutnya hutan. Jenis tanaman yang ada di kawasan ini hampir sama dengan yang ada di hutan milik Perhutani. Kopi, Damar, Mahoni, Pisang dan beberapa jenis tanaman sayur ada di kawasan ini.

Program PHBM membawa warga menanami kawasan hutan milik Perhutani pula. Mereka menanam jenis tanaman tumpang sari di sela-sela pohon damar. Secara langsung, tanaman sela ini, mempersubur kualitas tanah di kawasan hutan milik Perhutani. Hutan yang hanya di tanami damar ini, menjadi heterogen tatkala di tanami tanaman jenis tumpangsari. Sebagai kompensasi bagi Perhutani, warga diwajibkan untuk menanam damar. Sementara, yang berhak menebang damarnya kelak adalah Perhutani. Langkah mereka untuk memanen tanaman sela seolah di jegal oleh UU 41 Tahun 1999 Pasal 50 huruf m. Saat ini warga hanya diam menahan rasa takut.

Buang (25 tahun), pemuda desa Kalipagu ini juga menuturkan, betapa jiwanya sudah menyatu dengan alam semenjak puluhan tahun yang lalu. ” Saya kenal hutan semenjak saya kecil, Bapak saya suka mencari burung di hutan. Saya sendiri masuk sampai ke hutan rimba semenjak umur 12 tahun. Sekarang saya juga suka mencari burung. Kalau hutan sampai gundul, saya juga bingung. Pasti saya akan kesulitan cari burung” Begitu ujarnya dengan tatapan mata menerawang.

” Saya dan warga desa Kalipagu juga tidak setuju dengan illegal logging. Tapi kenapa ya, kok kami yang jadi sasaran. Padahal, kami tidak memperjual belikan kayu. Tidak seperti yang mungkin terjadi di kawasan lain.Lihat saja, lahan derikan kami lebih subur dibandingkan hutan milik Perhutani. Kalau tidak percaya mba boleh ikut saya ke hutan” Lanjut Buang.

Jadilah saya pergi ke hutan. Melihat secara langsung perbedaan antara hutan warga dengan hutan milik Perhutani. Sempat pula saya melihat bekas roda yang masih baru, melekat di tanah basah di kawasan perhutani. Sepertinya bekas roda truk, karena lebarnya mencapai lebih dari 100 cm.

Di depan pos penjagaan milik Perhutani. Saya melihat tumpukan djarot, yang biasa digunakan untuk menempelkan bunga anggrek, berasal dari pohon pakis, di masukkan ke dalam karung, dan ditutupi dengan dedaunan kering. Beberapa lagi yang lain, letaknya tersembunyi. Entah siapa yang mengambilnya, kami tidak tahu.

Buang hanya bisa memandangi dengan mata penuh kesedihan ” Saya merasa jiwa saya dicabut oleh Undang-Undang ini. Padahal saya dan juga masyarakat Kalipagu tidak pernah ingin merusak hutan. Tangkap saja cukong-cukong kayu itu. Kami tidak ingin kehilangan hutan ini. Ini penghidupan dan hidup kami” begitu Buang menutup percakapan, di depan Pos Penjagaan Perhutani.