Oleh : Esti Nuringdyah

Keith Ewing, mengusulkan sebuah perubahan definisi atas apa yang dimaksud dengan tenaga kerja atau buruh, terhadap definisi tenaga kerja atau buruh yang tercantum dalam Trade Union and Labour Relation (Consolidation) Act 1992. Menurutnya, tenaga kerja atau buruh adalah (i) buruh atau tenaga kerja yang bekerja di bawah kontrak kerja (perjanjian kerja) sebagai buruh tetap, (ii) buruh atau tenaga kerja yang bekerja dibawah kontrak kerja personal dan secara ekonomi bergantung pada perusahaan[1]. Perubahan definisi yang diusulkan Ewing ditujukan untuk mengakomodasi pekerja paruh waktu, pekerja sector informal, dan pekerja outsorcing, yang minim proteksi.

 

Berikut gambaran perbandingan hak buruh tetap ( permanent ), dan buruh kontrak (outsorcing)[2]:

Hak-hak Buruh

Buruh Tetap

Buruh Kontrak

Upah Pokok (UP)

Minimal UMK

Tunjangan Masa Kerja (TMK)

UP=UMK+TMK

Hanya UMK

Premi kehadiran

Dapat

Tidak dapat

Tunjangan Jabatan

Pada posisi tertentu ada

Tidak dapat

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dapat

Tidak dapat

Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kematian

Jaminan Hari Tua

Jaminan Kesehatan (Bagi buruh dan Keluarga )

Uang Makan dan Transport

Dapat

Tidak dapat ( Termasuk di dalam upah pokok )

Hak Cuti:

Tahunan, Haid, dan cuti hamil

Dapat, untuk buruh perempuan yang hamil mendapat cuti 3 bulan dengan dibayar upahnya

Tidak dapat, buruh perempuan ketika hamil diputus kontraknya.

Tunjangan Hari Raya

Dapat

Tidak Dapat

Pesangon

Dapat ( dilindungi oleh Undang-Undang )

Tidak Dapat

Kebebasan berserikat

Ada dan dapat dijalankan

Buruh takut berserikat karena langsung dapat diputus hubungan kerjanya

Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja

Kolektif melalui PKB

Individu yang ditandatangani di awal

Position paper KBC ( Komite Buruh Cisadane ), April 2004, hasil pendataan terhadap 150 perusahaan di Tangerang 2003-2004.

Keberadaan buruh berstatus outsorcing pada gilirannya akan melemahkan perjuangan kolektif buruh melalui serikat buruh, sebagai elemen pemaksa bagi terpenuhinya hak-hak buruh. Sebab, buruh outsourcing bergerak sebagai individu yang mengadakan hubungan kerja dengan perusahaan secara langsung, atau buruh yang disalurkan oleh lembaga outsourcing ( jasa penyalur tenaga kerja ), kepada perusahaan, para pihak yang terlibat dalam perjanjian dalam hal ini adalah jasa penyalur tenaga kerja dan perusahaan, sementara buruh outsorcing sendiri berada di bawah kendali jasa penyalur[3].

 

Persoalan yang dialami oleh buruh outsorcing sendiri, bisa disimpulkan :

 

  1. Tidak ada kejelasan mekanisme dengan siapa buruh berstatus outsourcing ini harus melakukan perundingan, apakah dengan pihak yayasan yang menyalurkan, atau dengan perusahaan.
  2. Posisi buruh berstatus outsorcing ini lemah, sebab tidak memungkinkan baginya untuk melakukan perundingan bersama, atau terlibat dalam serikat buruh.

Pada gilirannya, serikat buruh akan melemah dan mengalami penurunan jumlah anggota, seiring dengan meningkatnya buruh outsorcing. Hak untuk berserikat, berunding bersama, hak mogok, yang dijamin secara tekstual, tidak akan berguna apa-apa, jika di sisi lain, ada upaya yang terus-menerus dilakukan untuk mereduksi makna atas teks. Maka pada praktiknya, teks hanya akan menjadi macan kertas.

 

Maka dapat disimpulkan, imbas atas keberadaan buruh berstatus outsourcing, terhadap serikat buruh, diantaranya:

 

  1. Melemahnya kekuatan serikat buruh. Sebagai akibat atas menurunnya jumlah anggota serikat buruh.
  2. Melemahnya collective bargaining
  3. Melemahnya perlindungan terhadap buruh, termasuk terhadap hak-hak buruh

 

Rencana Pemerintah,

Posisi buruh yang lemah secara structural, semakin diperlemah dengan rencana revisi pemerintah atas Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13 Tahun 2003. Revisi atas UUK ini adalah buah atas Inpres no. 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

 

Berikut gambaran beberapa pasal yang diajukan oleh Bappenas:

.

  1. Pasal 35 (3) UUK, mengenai jaminan kesejahteraan, keselamatan kerja dan kesehatan dihapus.
  2. Sistem kerja kontrak jangka waktu diperpanjang hingga 5 tahun dan dapat diperbaharui.
  3. Pasal 64,65,66, UUK menyangkut outsourcing akan diefektifkan, hingga ke segala jenis pekerjaan.
  4. Batas usia minimum bagi buruh diturunkan, dari 15 tahun menjadi 13 tahun ( Pasal 68 )
  5. Upah minimum mengacu pada sector industri terlemah ( Pasal 88 (2) )
  6. Intimidasi legal atas hak mogok, berupa ancaman PHK tanpa pesangon, dan ganti rugi bagi buruh yang mengambil haknya untuk mogok ( Pasal 142 )
  7. Pesangon hanya ditujukan bagi buruh yang berpenghasilan lebih rendah dari PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Jangka waktu penerimaan pesangon diturunkan dari 8 tahun menjadi 6 tahun. Uang penghargaan masa kerja diberikan minimal setelah bekerja selama 5 tahun ( Pasal 156 ). Uang penghargaan atas masa kerja hanya akan dibayar 5% dari nilai penghargaan masa kerja terhadap buruh yang mengundurkan diri (162). Bagi buruh yang terkena efisiensi, akan mendapatkan 1kali pesangon, jika sebelumnya mendapat 2 kali pesangon ( Pasal 166 )
  8. Buruh yang meninggal dunia hanya akan mendapat 2 kali nilai pesangon. Sebelumnya, ditambah pula dengan santunan Jamsostek.
  9. Program pensiun dan istirahat atau cuti lama, dihapuskan.

Buruh tidak hanya kehilangan haknya sebagai buruh, tapi juga kehilangan haknya sebagai warga negara. Secara positif, adalah tugas negara untuk memenuhi hak warga negaranya di bidang social, cultural dan ekonomi. Rencana pemerintah mengakomodasi LMF (Labour Market Fleksibility) adalah bentuk pelanggaran atas hak warga negara dalam hal ini adalah kelompok buruh atau pekerja. Buruh atau pekerja berhak atas social security, jaminan kelangsungan hidup sebagai turunan dari jaminan kepastian kerja, juga berhak atas pendidikan, jaminan keselamatan dan kesehatan keluarga, dll.

 

Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Ketenaga kerjaan No. 13 Tahun 2003, akan menimbulkan persoalan bagi kelompok pekerja atau buruh, diantaranya:

 

  1. Hilangnya jaminan perlindungan hukum atas hak yang melekat pada diri buruh selaku buruh, atau selaku warga negara yang berprofesi sebagai buruh.
  2. Hilangnya Job Security
  3. Hilangnya Social Security
  4. Lahirnya intimidasi legal sebagai senjata perampas hak sipil buruh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan

 

Buruh sebagai warga negara,

Buruh, sebagai warga negara yang berprofesi sebagai pekerja untuk kepentingan modal, memiliki hak yang sama, sekaligus memiliki hak khususnya sebagai buruh. Hak yang dimiliki oleh buruh diantaranya;

 

  1. Hak untuk berserikat
  2. Hak untuk berunding bersama
  3. Hak atas jaminan social
  4. Hak atas jaminan kesehatan
  5. Hak atas perlindungan hukum, social dan ekonomi
  6. Hak mogok

 

Pemenuhan hak buruh diatas, secara empiric membutuhkan alat pemaksa, dan hukum pada dasarnya memiliki kekuatan memaksa, walaupun seringkali mesinnya mati, dan ini adalah kendala kedua yang memiliki pengaruh signifikan atas implementasi dari sebuah peraturan perundang-undangan. Sebab, pengabaian dan perampasan hak buruh ini dilakukan hampir di merata tempat usaha. Kontrol atas pelaksanaan hak ini sangat lemah. Pemerintah melalui rencana melakukan re-regulasi atas Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, sekaligus berupaya melakukan deregulasi atas makna dari keberadaan hukum perburuhan.

 

Masalah diatas berangkat dari hukum perburuhan yang mulai kehilangan essensinya, sebagai wujud perlindungan negara terhadap buruh. Sebab hukum perburuhan dimulai dari premis adanya hubungan yang tidak seimbang antara buruh dan majikan, dan hukum masuk sebagai salah satu alat untuk membantu yang lebih lemah, dalam hal ini adalah buruh[4]. Undang-Undang 13 Tahun 2003 dan paket revisinya, lebih membela investor dibandingkan dengan buruh, karena itu hukum perburuhan sudah kehilangan alasan adanya ( raison d’etre )[5].

 

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006, tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi adalah salah satu trigger perumusan revisi atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dijadwalkan selesai April 2006 lalu. Inpres No 3 Tahun 2006 ini lahir akibat melorotnya nilai investasi di Indonesia. Labour Market Fleksibility (LMF) adalah solusi yang ditawarkan pemerintah Indonesia, dimulai dengan revisi atas Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003[6].

 

Pemerintah Indonesia menawarkan LMF sebagai solusi atas melorotnya nilai investasi. Padahal, hasil riset World Economic Forum membuktikan bahwa persoalan ketenagakerjaan adalah prioritas ke-7, diantara 7 penghambat investasi, diantaranya:

  1. Birokrasi yang tidak efisien -21%
  2. Infrastruktur yang tidak memadai -19%
  3. Peraturan Perpajakan – 15 %
  4. Korupsi -11%
  5. Kualitas SDM – 9%
  6. Instabilitas kebijakan – 7%
  7. Peraturan perundangan dan ketenagakerjaan – 4%

 

Solusi yang diajukan oleh pemerintah akan menjadi solusi basa-basi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai investasi, sebab persoalan utamanya justru disebabkan oleh perilaku pemerintah sendiri.

 

Pengaruh Ekonomi Global

Tahun 1980,angin neoliberal berhembus ke Indonesia. Kebijakan liberalisasi keuangan dan ekonomi mulai di terapkan, mulai dengan melancarkan berbagai paket deregulasi semenjak tahun 1983. Saat itu, Indonesia sudah mulai terikat dengan IGGI, IMF dan World Bank. Kebijakan Indonesia yang berbau neoliberal mulai kentara di bidang moneter dan keuangan;bidang fiscal;bidang perdagangan;bidang investasi[7].

 

Dibidang investasi, pada bulan Mei 1986, 95% pemilikan asing dimungkinkan untuk melakukan investasi berorientasi ekspor diizinkan mendistribusikan produknya di dalam negeri dan perusahaan patungan dapat memperoleh kredit ekspor dari pemerintah. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 1993, dikeluarkan Paket Oktober ( Pakto ) 1993, yaitu paket deregulasi sector riil, diantaranya ijin investasi langsung dapat diurus di tingkat kabupaten dan kotamadya dan penghapusan berbagai surat dan persetujuan. Setelah dikeluarkannya PP No 20 Tahun 1994,tanggal 2 Juni 1994, pemilikan modal asing dibolehkan hingga 95%-100%, termasuk penguasaan atas sarana hajat hidup orang banyak, seperti pelabuhan, tenaga listrik, kereta api, pembangkit tenaga nuklir dan media massa[8].

 

Tahun 1994, Indonesia belum berurusan dengan SAP (Structural Adjusment Proggrame).SAP adalah economy therapy dari IMF dan World Bank bagi negara yang menderita krisis ekonomi. Baru pada tahun 1997, pasca krisis di Thailad, Indonesia terjebak dalam SAP.

 

Aturan pokok yang menjadi ruh dari tubuh bernama SAP ini diantaranya[9]:

 

  1. Aturan Pasar, membebaskan perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Kontrol harga yang diserahkan pada pergerakan modal, barang dan jasa.
  2. Memotong Pengeluaran Publik dalam Hal Pelayanan Sosial, pengurangan subsidi yang terus menerus di berbagai sector, seperti pendidikan, kesehatan, safety net untuk orang miskin, dll. Tetapi akan ada alokasi untuk subsidi dan pengurangan pajak usaha, atau manfaat pajak ( tax benefit ) bagi pengusaha.
  3. Deregulasi, mengurangi peraturan-peraturan pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha.
  4. Privatisasi, menjual BUMN dibidang barang dan jasa kepada investor swasta.
  5. Menghapus Konsep Barang Publik (Public Goods), menggantinya dengan tanggungjawab individual, yaitu menekan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas persoalan kemiskinan.

 

SAP sendiri terdiri dari beberapa komponen;

 

  1. Liberalisasi impor dan fleksibilitas modal
  2. Devaluasi
  3. Kebijakan moneter dan fiscal dalam bentuk pembatasan kredit , peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga public utilities, dan penekanan untuk tidak menaikkan upah dan gaji.

 

Sementara paket kebijakan deregulasi, yaitu;

 

  1. Menghilangkan intervensi pemerintah secara perlahan, supaya tidak mendistorsi pasar.
  2. Privatisasi yang seluas-luasnya dalam ekonomi, termasuk terhadap apa yang dikuasai oleh negara.
  3. Liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi, termasuk penghapusan proteksi.
  4. Memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar.

 

 

Kesimpulan;

 

  1. Berbagai persoalan yang berkelindan dalam kehidupan buruh, seperti yang disebutkan dalam subtitle persoalan diatas adalah buah dari system ekonomi neoliberalisme, dan jebakan IMF serta World Bank melalui therapy crisis untuk Indonesia saat krisis ekonomi menimpa tahun 1997, dengan menggunakan Structural Adjusment Proggrame. Bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menjadi bagian untuk meningkatkan nilai investasi tidak dapat dibenarkan. Secara tidak langsung, dapat diasumsikan, revisi atas UUK sudah terprogram semenjak Indonesia terjebak pada SAP milik IMF dan World Bank.
  2. Secara yuridis, revisi atas UUK No 13 Tahun 2003, adalah sebuah upaya untuk melakukan re-regulasi sekaligus deregulasi atas hukum perburuhan yang bermakna penyeimbang bagi kekuatan yang lemah.

 

Tawaran Solusi

  1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 beserta paket revisinya adalah salah satu bentuk re-regulasi yang bermakna deregulasi atas hukum perburuhan yang sejati. Karena itu perlu dilakukan re-regulasi atas hukum perburuhan yang sudah terderegulasi. Sebagai proteksi atas hak-hak buruh yang dirampas oleh regulasi baru.
  2. Nilai-nilai yang menjadi prinsip dasar dari hukum perburuhan menyangkut lima hal; kesetaraan, keadilan social, tempat kerja yang demokratis, kebebasan sipil dan keadilan di tempat kerja.
  3. Ke-5 prinsip diatas pada praktiknya bergantung pada collective bargaining, sebab kebijakan outsourcing mereduksi hak buruh untuk melakukan perundingan bersama, maka seharusnya outsourcing dilarang. Selain itu, outsorcing juga melanggar asas kepatutan. Outsourcing lebih mirip dengan modern slavery.
  4. Hak social buruh yang paling dasar dan harus diakomodasi oleh hukum perburuhan diantaranya; Kebebasan untuk memperjuangkan kepentingan sendiri, Pembayaran seluruh pekerja berdasarkan keadilan; tempat tinggal dan tempat kerja yang layak; perlindungan social bagi buruh; kebebasan untuk berserikat dan berunding bersama; perlakuan dan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan atas informasi,konsultasi, dan partisipasi di tempat kerja; jaminan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja;hak atas pendidikan dan pelatihan; dan peraturan bagi buruh yang memiliki perbedaan fisik.
  5. Pemenuhan atas hak akan dipaksakan melalui hukum, dengan menggunakan alat-alat pemaksa yang dimiliki oleh negara, seperti; pengadilan perburuhan, pengawas perburuhan.
  6. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah; Pertama, kekuatan serikat buruh dalam melakukan collective bargaining.Kedua, sebagai alat untuk membela dan memperjuangkan kepentingan serikat buruh saat ada kekosongan hukum.Ketiga, serikat buruh memperluas wilayahnya, tidak hanya di rana pabrik saja, tetapi juga di daerah tempat tinggal buruh. Ini digunakan untuk menjangkau buruh sector informal atau buruh outsourcing. Keempat, perundingan bersama melalui serikat buruh difokuskan pada proteksi atas pekerja yang tidak diatur atau tidak jelas diatur, contohnya workplace and home, yang blur dan ini menimpa buruh berstatus outsorcing.
  7. Kewajiban pengusaha atau perusahaan adalah berkomunikasi dengan buruh atau pekerja, melalui serikat buruh keputusan bisnis yang berdampak pada buruh atau pekerja, tetapi tidak didapati ketetapannya dalam peraturan hukum.
  8. Kewajiban bagi buruh atau tenaga kerja untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan teknologi yang terjadi dalam perusahaan, setelah mendapatkan pelatihan dari perusahaan. Serta memperhatikan, produktivitas dalam pekerjaannya.

 

 


[1] Keith Ewing, Working Life, Institute of Employment Rights, London,1996

[2] Anwar “ Sastro” Maaruf, UUK 13, Revisi dan Skema Penjajahan Baru, makalah untuk workshop DEMOS-TURC-KASBI, Jakarta 21 Juni 2006.

[3] Hasil wawancara TURC dengan Musri, Koordinator Advokasi GSBM (Gabungan Serikat Buruh Mandiri), 20 Juni 2006.

[4] Surya Tjandra, Kematian Hukum Perburuhan, Makalah untuk workshop DEMOS-TURC-KASBI,Jakarta, 21 Juni 2006

[5] Maklumat akademisi, aktivis perburuhan dan demokrasi untuk perbaikan UU perburuhan,Jakarta, 22 Juni 2006

[6] Inpres No. 3 Tahun 2006, Kebijakan Penciptaan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel dan Produktif.

[7] Mundrajat Kuncoro, Ekonomi Pembangunan:Teori, Masalah, dan Kebijakan, UPP-AMN-YKPN, Yogya, 1987, dalam Bonnie Setiawan, Neoliberal dan Kejahatan Multilateral, makalah IGJ.

[8] Ibid

[9] Elizabeth Martinez and Arnoldo Garcia “ What is Neoliberalism?”, Third World Resurgence No. 99/1998., dalam Bonnie Setiawan, Neoliberal dan Kejahatan Multilateral, makalah IGJ