Oleh : Esti Nuringdyah

Singapura mempersiapkan empat juta senyuman untuk menyambut IFI’s (International Financial Institution), bulan September depan. International Monetery Fund (IMF) dan World Bank, akan berkumpul. Empat juta senyum ini akan dipajang di www.smilesS2006.com ( Singapore Prepares Four Million Smiles Welcome for IMF, The Strait Times, 12 Juni 2006, hal 1),situs khusus yang dibikin untuk menyambut sidang tahunan (annual meeting) duo raksasa WB dan IMF. Kedua raksasa inilah yang berhasil memeluk Indonesia ke dalam jebakan Structural Adjusment Programme (SAP). Saya mendeskripsikan IMF dan World Bank sebagai lintah raksasa yang mematikan, sebab ia menghisap hingga tetes darah terakhir, tanpa ampun.

Indonesia terjebak dalam SAP, mulai tahun 1997. Sebelum berinteraksi lebih jauh dan terikat perjanjian dengan IMF dan World Bank, Indonesia sudah bergaul dengan mereka, termasuk dengan IGGI, yang juga terlibat dalam World Trade Organisation (WTO), dan membawa mainstream ekonomi Neo-Liberal. Indonesia lantas terseret, hanyut terbawa arus, dan rakyat dikorbankan. Deretan kengerian maut membayang hampir di seluruh pikiran rakyat miskin di Indonesia; sekolah mahal, transportasi mahal, biaya kesehatan mahal, beras mahal, dan upah rendah. Pemerintah tengah berspekulasi dengan nyawa rakyatnya, manakala berpikir untuk berhutang. Periode kegilaan ini tampaknya akan dilanjutkan lagi pada tahun ini.

Sepertinya, IMF dan World Bank, pada saat memberi hutang, telah mempersiapkan detail kemungkinan negatif, hutang tidak terbayar. Melorotnya nilai investasi di Indonesia, juga membuat mereka kepanasan. Deregulasi menjadi pilihan, sekedar untuk mengembalikan kepercayaan investor. Lantas buruh, menjadi bantalan empuk bagi investor, dengan memotong labour cost.

Strategi pemotongan labour cost ini membawa konsekuensi. Bagaimanapun juga, serikat buruh harus dimatikan. Tanpa kematian serikat buruh, strategi pemotongan labour cost ini tidak akan berjalan dengan lancar. Hak berserikat, hak berunding bersama, harus dipasung. Kekuatan buruh, bergantung pada kekuatan serikat buruh, jika serikat buruh lemah, maka posisi tawar buruh akan menjadi jauh lebih lemah, di tengah ketimpangan hubungan structural antara buruh dan majikan. Outsourcing kemudian menjadi trend, menjadi pilihan metode untuk melemahkan serikat buruh. Setelah di legalkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) No.13 Tahun 2003, outsourcing kembali ditegaskan oleh Bappenas melalui usulan revisi UUK No. 13 Tahun 2003. Nyawa IMF dan World Bank sungguh tercium dalam draft revisi UUK milik Bappenas ini.

Jalan Manis untuk IMF dan World Bank

Pemerintah Indonesia melalui tangan Bappenas, merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) No 13 Tahun 2003, sebuah upaya mengembalikan kepercayaan investor, ditengah peluruhan laju investasi. Investasi dianggap sebagai penyelamat, pengendali inflasi, juga jalan untuk menyelesaikan persoalan pengangguran. Pada akhirnya, semua bermuara pada dua raja lintah ini. Investasi meningkat, defisit anggaran akan berkurang, dan kemampuan membayar hutang meningkat. IMF dan World Bank, pada akhirnya menjadi The Invisible Hand, bagi rakyat kebanyakan, yang memainkan pasar dan kebijakan di Indonesia. Pemerintah kita tengah diperalat!

Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) ini, tercatat sebagai rencana yang harus terlaksana paling tidak bulan April 2006 lalu, dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006, tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi. Deregulasi bisa jadi pilihan yang paling mudah dilakukan oleh pemerintah, diantara pilihan lain yang sebenarnya lebih penting.

World Economic Forum, dalam surveynya tentang peluruhan investasi di Indonesia, menyebutkan ada 7 (tujuh) faktor penghambat laju investasi; 1. Birokrasi pemerintah yang tidak efisien (21%), 2. Infrastruktur yang tidak memadai (19%), 3. Peraturan perpajakan (15%), 4. Korupsi (11%), 5. Kualitas sumber daya manusia (9%), 6. Instabilitas Kebijakan (7%), dan 7. Peraturan ketenagakerjaan (4%).

Pilihan untuk menderegulasi UUK, jelas-jelas menunjukkan bahwa pemerintah tidak mau membenahi diri. Merujuk pada World Economic Forum, persoalan paling utama yang menghambat laju investasi ada pada pemerintah sendiri.

Saya berkesimpulan bahwa pemerintah kita tidak terlalu memahami esensi dasar pembentukan hukum perburuhan, juga tidak memiliki visi. Hukum perburuhan dibuat untuk menseimbangkan hubungan antara buruh dan majikan, yang timpang secara structural. Buruh punya tenaga, hanya tenaga, dan majikan memiliki infrastruktur yang lebih kuat; modal, akses politik, penguasaan atas birokrasi, berkuasa atas informasi; dan berkuasa atas pasar. Hanya dengan satu kata sakti; “Pecat”, maka habislah sudah harapan buruh untuk tetap bertahan. Harapan yang sederhana, hanya sebatas untuk bertahan dan makan hari ini, bukan untuk perbaikan kesejahteraan. Mengenaskan.

Maka itulah hukum perburuhan diciptakan, untuk menguatkan posisi yang lemah. Sebab demokrasi, seperti halnya buruh, menghendaki kesetaraan, begitu juga keadilan. Draft usulan UUK No.13 Tahun 2003 milik Bappenas, menghapuskan begitu banyak hak buruh secara langsung. Diantaranya; hak atas jaminan keselamatan kerja, pesangon, hak atas kesehatan buruh dan keluarga buruh, juga hak buruh perempuan untuk mendapat cuti pada saat hamil.

Hak untuk berserikat, hak mogok dan hak untuk berunding bersama juga diberangus, dengan cara yang lebih halus, melalui metode outsourcing, ataupun cara yang lebih verbal, melalui ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperti yang tertuang dalam pasal 142 draft revisi UUK Bappenas. Draft revisi UUK ini adalah bentuk intimidasi legal bagi buruh, oleh pemerintahnya sendiri.

Buruh outsourcing, berada di bawah payung yayasan penyalur, dan bekerja untuk perusahaan. Hubungan hanya terjadi antara yayasan penyalur dengan perusahaan. Perusahaan disini bertindak sebagai klien dari yayasan penyalur. Boleh jadi, pengusaha jaman sekarang tidak “gemetar” lagi, saat buruh melakukan mogok kerja. Tinggal telepon yayasan penyalur tenaga kerja, perusahaan akan tetap beroperasi seperti biasa.

Bagi buruh berstatus outsourcing, turut serta dalam perundingan bersama seakan mimpi, sebab mereka tidak tahu dengan siapa harus berunding. Apakah dengan yayasan penyalur tenaga kerja, atau dengan perusahaan tempat buruh bekerja? Mereka juga ketakutan, sebab mencari tenaga kerja, sekarang ini, ibarat mencari semut di sarang semut, ancaman PHK pasti membayang di setiap langkahnya. Hanya untuk investasi yang diharapkan berimplikasi pada kelancaran membayar hutang, pemerintah mengancam rakyatnya sendiri.

Intinya adalah pengurangan defisit anggaran dan peningkatan kemampuan pembayaran hutang. Investasi dan aturan pasar, pengurangan public goods, deregulasi, pemotongan pengeluaran publik dalam hal pelayanan sosial, serta privatisasi, menjadi bagian dari pilihan taktik untuk mensukseskan strategi bayar hutang. Pemerintah Indonesia, digerakkan oleh IMF dan World Bank untuk menjalankan pilihan-pilihan kebijakan yang bernafaskan neoliberal, agar bisa lancar bayar hutang.

Daulat Rakyat

Sejatinya, rakyatlah yang berdaulat, bukan IMF bukan pula World Bank. Pemerintah semestinya melindungi rakyatnya sendiri, bukan malah mengancam. Hutang nyata-nyata menyusahkan, menyeret rakyat ke arus yang lebih dalam, tanpa ada sedikitpun perlindungan, tanpa pelampung. Sementara untuk berenangpun rakyat Indonesia tidak bisa. Iklim kompetisi yang dulu diteriakkan Thatcher, bisa jadi sangat mematikan. Rakyat Indonesia yang miskin, tak akan mampu berkompetisi di pasar bebas; sebab pendidikan mahal dengan output kualitas human resourches yang rendah. Dan sekali lagi, ini akibat hutang. Memilih untuk berhutang sama dengan memilih untuk berkelindan terus-menerus dalam lingkaran setan.

Rakyatlah yang berdaulat, dan kedaulatan diserahkan kepada representasi mereka di parlemen yang dipilih melalui mekanisme Pemilu. Parlemen memegang peranan penting untuk menjaga arah pemerintahan, agar tidak diselewengkan. Oleh pemerintah, maupun oleh pihak yang menyetir pemerintah. Bukan diam. Apalagi diam yang seolah memberi legitimasi. Bisa jadi, jika pemerintah tetap mengacu pada pilihan yang ditetapkan IMF dan World Bank, maka pemerintah sekarang ini bisa dianggap unlegitimate. Begitu pula dengan UUK ini, baik UUK No. 13 Tahun 2003 ataupun versi revisinya. UUK ini bisa dianggap tidak sah, sebab tidak legitimate, tidak melindungi rakyatnya sendiri.

Indonesia terbiasa melakukan pola informasi yang asimetrik. Informasi asimetrik adalah informasi yang hanya dimiliki oleh satu pihak, sementara pihak yang lain tidak memilikinya. Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), juga informasi atas pengalokasian hutang, tidak dimiliki oleh rakyat. Informasi ini begitu diproteksi. Informasi yang bersifat asimetrik ini hanya akan menguntungkan pihak yang tahu saja, dan berpotensi merugikan pihak yang tidak tahu.Informasi asimetrik bisa menjadi benteng tangguh, apalagi jika Undang-Undang Kerahasiaan Negara disahkan. Tapi, gejala ketidakberesan akan tetap kentara, serapat apapun menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Jika hutang semakin besar, tapi rakyat semakin susah, maka kesimpulannya, hutang itu tidak sah.

Perjanjian yang tidak sah, harus dibatalkan. Pemerintah harus berani menuntut penghapusan hutang, dan berani menolak tawaran hutang. Bukan mengemis hutang dengan alasan bencana alam. Rakyat Indonesia, bukan tidak mungkin mencabut kembali kedaulatan yang pernah diberikan saat pemilu. Penderitaan pasti memunculkan keberanian, dan kudeta rakyat bisa jadi salah satu pilihan, jika pemerintah tetap mengancam rakyat dan parlemen tetap diam.

Penulis adalah Alumnus Fakultas Hukum UNSOED, bekerja untuk Trade Union Rights Centre (TURC)-Jakarta.