Oleh : Esti Nuringdyah *

Masa yang tragis. Segala sesuatu menjadi mudah bagi manusia. Tak perlu pergi Miami untuk tahu apa yang terjadi di sana, tinggal berlangganan televise kabel, kejadian di Miami bisa dilihat melalui straight news yang disajikan oleh televise local Miami. Informasi membludak, tak ada palang melintang yang menghalangi masuknya arus informasi, apalagi jika hukum sudah tidak lagi berguna sebagai pengawal. Tak perlu menunggu lama untuk minum kopi, tinggal colok kabel, maka coffe maker pun berputar, meramu kopi untuk kita nikmati.

Di jaman ini, yang serba mudah, lebih dari 815 juta orang di dunia menderita kelaparan dan gizi buruk yang kronis. Sekitar 35 juta orang meninggal setiap tahunnya, sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari kelaparan (Special Rapporteur of The Commision on Human Rights on the right to food).

Di Indonesia, ada tragedy Yakuhimo. Ada pula tragedy gizi buruk merambah wilayah timur Indonesia, selain perkara busung lapar. “Tongkat ditancap pun akan tumbuh”, begitu mitos tentang kesuburan tanah di Indonesia disuarakan. Lalu mengapa ada masyarakat Indonesia yang kelaparan?. Bukankah tanah Indonesia subur? Jangan-jangan Indonesia tidak lagi menanam tongkat kayu, tapi menanam tongkat besi, hingga akhirnya berbuah lapar?.

Hak Atas Pangan

“Hak atas pangan adalah hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap dan bebas, baik secara langsung atau dengan cara pembelian atas pangan yang memadai dan cukup, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang berhubungan secara langsung pada tradisi dari masyarakat dimana suatu konsumen itu berasal, dan dengan itu memastikan bahwa kehidupan fisik maupun mental, individu maupun kolektif, yang penuh dan bermartabat yang bebas dari ketakutan”

Berbicara tentang hak adalah berbicara perihal pemenuhan kebutuhan warga negara secara penuh. Secara filosofis, hak asasi manusia tidaklah menyebutkan dengan jelas mekanisme pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri. Wacana hak asasi manusia hanya menjelaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi tidak menyebutkan bagaimana caranya. Sesungguhnya, pilihan cara, akan sangat berpengaruh secara makro terhadap sektor-sektor kehidupan lainnnya.

Sekedar contoh, International Monetery Fund menghendaki harga minyak naik, juga menghendaki privatisasi atas usaha negara yang berujung pada kenaikan harga kebutuhan dasar public, seperti; listrik, air dan telepon. Pemerintah manut. Solusinya, digulirkanlah bantuan langsung tunai sejumlah tiga ratus ribu rupiah setiap bulan. Tiga ratus ribu rupiah untuk membayar begitu banyak sector kebutuhan dasar yang semakin tak terjangkau harganya, termasuk kebutuhan pangan.

Di wilayah pemenuhan kebutuhan pangan, pemerintah belakangan mencoba mengimpor berbagai kebutuhan pangan, seperti beras dan gula. Sebagai konsumen, dengan penghasilan rendah, saya diuntungkan dengan membludaknya kebutuhan pangan di pasaran nasional, yang konon diperoleh dengan cara impor dari negara tetangga. Tentu saja, demand yang lebih kecil dari supply, akan berujung pada kompetisi pasar. Saat produk bersaing, pasar akan berkata “ saatnya menurunkan harga” .

Persoalan selanjutnya adalah, bagaimana dengan petani. Tak perlulah kita bicara tentang petani yang tak punya lahan. Terlalu jauh dan terlalu pahit efeknya bagi mereka. Petani yang punya lahan saja. Mereka tercekik pula dengan harga bibit dan harga pupuk yang naik setiap tahun akibat biaya transportasi yang terlalu tinggi. Sudah begitu, lembaga riset pertanian di Indonesia sepertinya mati, inovasi seolah juga terhenti. Bibit unggul dikuasai oleh Thailand, Vietnam, Philipina dan bukan Indonesia. Padahal mereka juga sama-sama mengalami krisis pasca nilai mata uang Baht di Thailand jatuh.

Hak atas pangan kita bisa jadi terpenuhi secara kuantitas. Preposisi ini berlaku untuk masyarakat yang berpendapatan rendah. Berbeda lagi dengan mereka yang berpendapatan tidak layak atau bahkan nol, alias menganggur. Pemerintah tak sanggup membuka lapangan kerja bagi ratusan juta jiwa angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.

Saat kita memperoleh dengan mudah, kebutuhan pangan di pasaran nasional, saat itu juga kita sedang berspekulasi dengan nasib para petani. Apalagi jika dalam panganan yang masuk ke kantong belanjaan kita berlabel : Red Washington DC, Korea Sunkist, Gula Impor (harga gula impor yang bersih dan sampai pada tahap refinasi, lebih murah dibandingkan dengan gula local). Hak atas pangan kita, terpenuhi. Daya jangkau makin memungkinkan, sebab kompetisi pasar kian ramai– kecuali untuk pengangguran alias orang yang berada pada usia produktif, tetapi tidak berpenghasilan, juga untuk petani local, yang produknya kian dipinggirkan oleh konsumen. Maka hidup kita adalah : konsumsi…konsumsi…konsumsi!. Daulat pasar menjadi nyata adanya.

Kompilasi berita Kompas tentang pengangguran yang dikutip oleh Urban Poor Consortium dalam situsnya, cukup mengkhawatirkan. Berikut beberapa kutipannya:

  1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memperkirakan, angka pengangguran di Jateng bertambah tinggi. Tahun 2008 diperkirakan jumlah penganggur di Jateng 1.022.406 orang. Masalah ini tidak akan terselesaikan mengingat penanganan pengangguran sangat terbatas. Tahun 2006 ditargetkan penanganan pengangguran 94.591 orang, tahun 2007 sebanyak 150.862 orang, dan tahun 2008 sebanyak 210.080 orang.(Kompas Jawa Tengah 11/11/05).
  2. Jumlah warga yang mencari Surat Antar Kerja-1, atau biasa disebut kartu kuning, mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Permintaan kartu kuning mencapai 500 lembar per hari, atau 10 kali lipat dibandingkan permintaan normal (Kompas Jogja 15/11/05).
  3. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak membawa dampak yang signifikan terhadap perluasan lapangan pekerjaan di Indonesia karena selama ini pertumbuhan lebih besar didorong oleh konsumsi. Demikian diungkapkan ekonom dari Bank Pembangunan Asia (ADB), Guntur Sugiyarto. Berdasarkan Survei Tenaga Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1996 hingga tahun 2003, angka pengangguran terbuka terus bertambah rata-rata 5,5 persen per tahun, sedangkan angkatan kerja baru bertambah rata-rata 1,9 juta per tahun. Menurut BPS, lapangan kerja akan bertambah sedikitnya 200.000 untuk setiap pertambahan satu persen pada pertumbuhan ekonomi.Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2004-2006, rata- rata pertambahan angka pengangguran terbuka 9,5 persen per tahun, sedangkan angkatan kerja baru bertambah 1,9 juta per tahun (Kompas 16/11/05).

Mengerikan bukan?. Setiap tahun pengangguran semakin meningkat. Ekonomi bertumbuh, tapi tidak merata.

Hak Atas Pangan Atau Resistensi Lokal

Lalu apa jawabannya dari situasi di tengah pasar yang berdaulat?. Pertanyaannya adalah, apakah hak atas pangan jauh lebih penting dibandingkan dengan resistensi local?, dan apakah melulu soal investasi atau investasi yang berbasis pertanian?.

Jika hak atas pangan mengemuka dan menjadi prioritas utama, maka, kuantitas pangan di pasaran akan berpengaruh cukup signifikan terhadap penurunan harga di pasaran. Tentu saja, pilihan ini akan beresiko bagi petani local. Tanpa mengesampingkan aspek universalitas hak atas pangan itu sendiri, potensi resiko tetap mengejar petani local.

Universalitas hak atas pangan akan menjadi universalitas di atas kertas. Pada praktiknya, pasarlah yang akan menggerakkan dan menentukan siapa yang menang dan siapa yang akan dimarginalkan. Berbicara pemenuhan seringkali terjebak pada metode pemenuhannya.

Lalu bagaimana dengan resistensi local?. Berbicara resistensi local dekat sekali dengan membicarakan tentang proteksi. Ini adalah perihal cara bertahan dengan apa yang ada di sekitar kita. Minum gula local, makan beras local, memajukan investasi domestic kecil dan menengah melalui perluasan kredit usaha bagi rakyat. Bukan kredit konsumsi, seperti yang sekarang ditawarkan oleh banyak bank dengan bunga yang tinggi.

Investasi riset pertanian juga penting. Penting untuk mengembalikan kepercayaan petani local terhadap persaingan kualitas produk di pasaran internasional kelak. Juga penting untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian. Bukan memenjarakan petani jagung karena berhasil berinovasi membuat bibit jagung unggulan, dengan tuduhan melanggar hak cipta. Sebab, selain kuantitas, rakyat juga berhak atas kualitas pangan.

Proteksi memang akan berefek tidak menyenangkan bagi negara tetangga yang biasa kita import produk pertaniannya. Sebab, devisa mereka akan menurun dan jumlah produk pertanian yang semakin jenuh di pasar domestic mereka harus dialihkan, jika tidak petani local disana pun akan kelimpungan, akibat harga produk pertanian yang semakin menurun. Tapi ini adalah pilihan, untuk melindungi petani kita yang juga memiliki hak atas pangan dan penghidupan yang layak.

Bagaimana dengan investasi. Selain investasi riset pertanian yang penting bagi penemuan bibit unggul, investasi teknologi pertanian juga penting. Bagaimana menghasilkan teknologi pertanian yang murah, bisa digunakan bersama-sama, dan berefek signifikan terhadap peningkatan hasil produksi. Bukan melulu investasi media, investasi rangka kapal, komunikasi, sepatu, sandal atau baju yang orientasinya memenuhi kebutuhan pasar internasional.