Oleh : Esti Nuringdyah

Miskin, kemiskinan, pemiskinan adalah persoalan riil yang menghinggapi bangsa kita sejak hampir satu dekade ini. Krisis yang menyapa Asia melalui Korea Selatan pada 1997 itu mampir dan tak kunjung pergi dari Indonesia. Tak hanya di sektor moneter, tapi sektor riil negara kita juga dihantam habis. Bank-bank bankrut, perusahaan bertumbangan, produksi dan perdagangan seolah mandek. Kini banyak analisa yang mengatakan bahwa rendahnya kapital sosial merupakan salah satu faktor krusial yang membuat krisis di Indonesia tak kunjung selesai.

Kapital sosial dalam hal ini berupa keyakinan diri, semangat kebersamaan, pengetahuan, kreatifitas, kemampuan adaptasi, dan self reliance. Kapital sosial ini salah satunya dibangun melalui pendidikan bagi seluruh warga negara. Sayangnya, akses pendidikan sangat terbatas. Sementara batas antar negara semakin menciut. Kompetisi akibat globalisasi semakin tak memperdulikan sekat-sekat antar wilayah. Sedangkan standar kompetisi acap mensyaratkan pendidikan –dalam aspek formal- yang memadai. Kini, warga semua negara berada pada perkampungan yang sama, perkampungan global. Kredonya, jika warga tak terdidik dengan baik maka jangan berharap untuk tak menjadi miskin ditengah-tengah kampung global.

Pendidikan bisa jadi salah satu akar dari persoalan kemiskinan di Indonesia. Meski pendidikan juga bisa jadi salah satu alat penyelesai. Namun tentu saja, hal ini sangat berkait dengan kebijakan budjeting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). APBN Indonesia lebih banyak tersedot untuk pembayaran hutang luar negeri dan pembayaran jatuh tempo obligasi sektor domestik. Untuk tahun 2006 ini saja pos pembayaran hutang Indonesia mencapai Rp 73, 471 trilyun (makalah Pusaran Pasar Bebas, Dwi Hastuti, Bina Desa, 2006).

Hingga tahun 2009, Indonesia akan menuai masa-masa sulit, karena pemerintah masih harus membayar jatuh tempo obligasi untuk sektor domestik. Sementara untuk hutang luar negeri, Indonesia juga harus terengah-engah hingga tahun 2018. Disisi lain, Indonesia juga masih menghadapi problem krisis energi.

Kebijakan Ekonomi Pro-Kemiskinan

Ihwal hutang luar negeri mulai dirasa menjadi bencana tatkala masa pembayaran hutang dimulai. Beban hutang ini, seperti disebut diatas sangat menggeroroti anggaran belanja Indonesia.

Jika dirunut dari awal, persoalan hutang ini dimulai sejak penandatanganan LoI dengan IMF di Uruguay Round. Saat itu, Indonesia menyepakati Free Trade, seolah memberikan kompensasi atas “bantuan” hutang luar negeri yang telah diberikan negara maju.

Berhutang sendiri adalah sebuah kebijakan yang memiskinkan. Terlebih jika hutang ini tak dimanfaatkan sebagaimana mustinya. Pembiayaan pembangunan yang ditopang hutang pun sejatinya malah bikin Indonesia terjerembab dalam lubang “hutang” yang digalinya sendiri. Disamping karena hutang adalah “lahan“ korupsi, juga akibat mismanagement pengelolaan hutang.

Sementara itu, pengetahuan yang mampu menjadi salah satu jalan alternatif untuk menyelesaikan persoalan hutang masih didominasi oleh kalangan kelas menengah, akibat pendidikan yang mahal. Sehingga rakyat miskin yang paling merasakan imbas hutang, menjadi tak mampu bertahan. Pun jika sekarang ini pemerintah Indonesia mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan cara memberikan subsidi pendidikan dasar, yang biasa disebut BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang harus dipikirkan adalah darimana BOS ini berasal dan bagaimana pola distribusinya.

BOS pada dasarnya berasal dari dana kompensasi BBM (Bahan Bakar Minyak), yang harganya makin melambung tinggi sejak awal tahun 2005. Kenaikan BBM ini secara dominan diakibatkan oleh krisis energi dunia. Efeknya, pemerintah tak lagi mampu menanggung biaya subsidi. Sedangkan prasyarat debitur mengharuskan pemerintah meniadaan subsidi demi petumbuhan ekonomi. Porsi anggaran yang lebih besar tentu saja ditujukan pada pembayaran angsuran pokok dan bunga hutang. Ironisnya, belakangan terungkap bahwa hutang ini dinikmati “hanya” oleh konglomerat hitam yang berperan sebagai kreditur terafiliasi dan malah mengakibatkan kredit macet. Beban kredit macet ini kemudian –celakanya– ditanggung APBN, dan ini diaffirmasi pula oleh begundal-begundal politik yang berkolaborasi dengan konglomerat hitam diatas. Sebagian –kecil- digunakan untuk membiayai pembangunan, yang tak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

Seharusnya pemerintah menyadari, kenaikan harga BBM akan menyebabkan kepanikan pasar. Tingkat kenaikan harga pasar menjadi tak terkendali. Hal ini lambat laun akan mematikan rakyat miskin. BOS bukan penyelesaian untuk persoalan pemenuhan hak warga negara atas pendidikan. Ketika sekolah gratis, sementara biaya hidup menjadi sangat mahal, maka rakyat miskin akan berpikir bagaimana caranya hidup hari ini, bukan berpikir bagaimana caranya supaya bisa sekolah.

Penderitaan Melahirkan Revolusi

Semestinya, pemerintah tak perlu terkejut melihat rakyatnya menderita busung lapar, tumor yang mematikan, simptom polio, juga gizi buruk. Ini adalah buah atas kebijakan perekonomian yang tidak sensitif terhadap kemiskinan. Terlebih peristiwa kelaparan yang terjadi di Yakuhimo, yang disebabkan antara lain oleh; pengetahuan yang minimal, akses informasi yang terbatas, ditambah kebijakan yang melupakan rakyat miskin. Logika anekdotalnya adalah, menjadi miskin di Indonesia adalah niscaya. Namun menjadi pintar, nanti dulu.

Albert Camus, pernah mengatakan, ketika rakyat tak lagi kuat menahan penderitaan, maka revolusi adalah pilihan yang tak terelakkan. Bencana yang terjadi di mana-mana, tingkat kesejahteraan yang rendah, pengetahuan yang terbatas, daya saing di pasar kerja yang lemah, adalah gambaran konkret penderitaan yang dirasakan rakyat. Dalam kondisi obyektif macam inilah, revolusi punya kecenderungan untuk lahir.

Kekhawatiran paling besar adalah, jika revolusi yang –kelak- mungkin lahir dari penderitaan akut ini didasari semangat oportunisme. Semangat menyelamatkan diri sendiri dari belenggu kemiskinan. Tidak didasari pada keyakinan akan perlawanan atas kebijakan pemerintah sebagai institusi negara yang memihak pada kelompok minoritas yang tiran. Hal ini –boleh jadi—merupakan antitesa revolusi, sebab tidak berlandaskan pada spirit kolektifisme.

Bukan tidak mungkin dalam revolusi, rakyat akan terjebak pada pseudo revolution. Edward Kardelj, dalam Socialism and War (1960), menyebutkan “pseudo revolutionary phraselogy is the mother of the most destructive sort of oportunism”. Setiap orang akan memikirkan dirinya sendiri. Wajar saja, jika hari ini ada orang saling bunuh demi uang seratus ribu rupiah seperti yang sering kita lihat di televisi.

Revolusi tak hanya melahirkan perubahan struktur pemerintahan dalam sebuah negara, revolusi melahirkan transformasi sosial. Akan lahir budaya baru, sistem politik dan tata pemerintahan baru, juga memungkinkan tergusurnya kelas dominan yang kemarin menguasai birokrasi negara.

Peran Negara Meningkatkan Kemiskinan Kultural

Dibalik kebijakan pro-kemiskinan ini, mentalitas miskin (poor mentality) yang jadi penyakit bangsa kita sejak dulu ternyata belum sembuh benar. Sejauh ini, kita tak dibiasakan hidup apa adanya. Kemampuan dan kemauan untuk memanfaatkan seoptimal mungkin obyek material yang berada dekat dengan kita sangatlah minimal. Padahal, meminjam Karl Marx, pemanfaatan atas obyek material yang paling dekat dengan kita adalah upaya survival yang sangat mungkin dilakukan oleh rakyat miskin.

Orde Baru mewariskan kultur kemunafikan. Semenjak tah1996, krisis sudah mulai merambah Asia, belakangan Indonesia. Dalih tidak ingin membuat rakyat panik, melegitimasi tata pemerintahan yang tidak transparan dan tidak akuntabel terhadap publik, lebih tepatnya rakyat sendiri. Disaat pemerintah bergeming dengan prinsip liberalisasi ekonomi, media malah mengamininya. Bukan melontarkan kritik dan perspektif penyeimbang.

Media semestinya bisa memainkan peran krusial ini dengan optimal. Bukan mereproduksi eufemisme, penghalusan kata secara metodik yang memunculkan bias terhadap makna itu sendiri. Sehingga menyesatkan publik (rakyat) di kemudian hari. Media membentuk mindset tentang stabilitas perekonomian Indonesia, yang sebenarnya instabil, serta menciptakan ketergantungan, bukan kemandirian untuk tetap hidup. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya.

Strategi pertahanan yang urgent, menurut saya, salah satunya adalah memacu sektor pertanian. Ibarat kata, tongkat ditancapkan di tanah bisa tumbuh menjadi tanaman. Bertani, bercocok tanam, tak harus menjadi pekerja kantoran, adalah alternatif memerangi kelaparan, seperti yang terjadi di Yakuhimo. Tujuan utamanya, adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, supaya terhindar dari kelaparan dan malnutrisi. Ide ini mungkin terkesan naif, tapi realistis dan sangat mungkin untuk dilakukan.

Kendala lain adalah, semangat survival seperti ini, seringkali dimatikan sendiri oleh negara dengan berbagai aturan yang tak berpihak. Setiap orang yang bekerja, pastilah memikirkan tentang konsumsi di luar produk hasil kerja yang dia peroleh. Seperti membiayai kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, yang sulit mereka penuhi sendiri. Sementara kebijakan pasar tidak berpihak pada sebagian besar rakyat miskin. Harga sewa kios yang mahal, retribusi yang memberatkan, transportasi yang tidak terjangkau, akan mematikan semangat kemandirian dengan sendirirnya.

Sikap apatis rakyat lambat laun akan jadi makin akut. Ketakpercayaan terhadap pemerintah selaku birokrasi negara akan makin menguat. Nasionalisme hanya akan berhenti jadi slogan belaka. Keterbelakangan pengetahuan dan mental serta rendahnya kapital sosial akan jadi niscaya jika negara (pemerintah) terus menerus memperjuangkan hasratnya untuk tetap berkuasa dan memilih untuk memihak kelas tertentu.

Prinsip Jujur dan Bertanggungjawab

Pemerintah sudah seharusnya jujur terhadap rakyatnya, juga pada dunia Internasional. Jika miskin, maka katakanlah miskin. Tak perlu merasa kehilangan muka. Jika tak mampu bayar hutang, mintalah penghapusan hutang. Penghapusan hutang adalah hal mendesak yang harus di upayakan pemerintah Indonesia. Sejumlah 67 % rata-rata di daerah perkotaan dan pedesaan, warga negara Indonesia tak dapat bersekolah karena tak sanggup membayar biaya sekolah (BPS: Modul Susenas 2003). Angka kematian yang makin meningkat setiap tahun, terutama karena gizi buruk dan busung lapar, menunjukkan bahwa bangsa kita memang miskin.

APBN sudah sangat terbebani oleh hutang, baik obligasi sektor domestik ataupun hutang luar negeri. Jika pemerintah tak sanggup mendesakkan penghapusan hutang luar negeri, yang tak pernah dinikmati rakyatnya, bukan tidak mungkin rakyat akan menjawab dengan melakukan pembangkangan sipil, atau bahkan revolusi. Pemerintah harus memilih: membayar hutang luar negeri yang dinikmati oleh konglomerat hitam (minoritas tiran), atau membiayai rakyatnya yang hampir mati karena kelaparan.

Pemerintah harus yakin rakyat akan mendukung penuh, jika pemerintah bersungguh-sungguh mengupayakan penghapusan hutang. Langkah ini juga harus diimbangi dengan pengambilalihan aset koruptor, supremasi hukum dan tindakan konkrit yang bisa mencegah pelarian besar-besaran modal ke luar negeri. Terutama modal milik kreditur terafiliasi yang macet dan menyebabkan krisis perbankan, yang hingga saat ini masih jadi beban APBN.

Mengutip pembicaraan Nien Cheng –seorang konsultan Shell pada masa Revolusi Kebudayaan di China (Life and Death in Shanghai; 1995), yang sebagian besar harta berharganya dihancurkan oleh The Red Guards— dengan putrinya, Meiping, “We are poor, but we won’t get poorer if we pass it all together, and life is a transitory, passion is not important.” Adakah negara mau mendengar percakapan lirih Nien Cheng ini?

Esti Nuringdyah, alumni Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto. Ikut mengelola Learning Institute, lembaga kajian politik dan kebudayaan di Purwokerto.