Oleh : Esti Nuringdyah

Pelataran istana kepresidenan di Venezuela gegap gempita malam itu. Rakyat miskin pendukung gerakan oposisi anti-penguasa minyak tradisional, yang menjalankan bisnis minyak negara seperti bisnis swasta, menyambut kembali datangnya Hugo Chavez. Chaves, presiden Venezuela yang populis, banyak kebijakannya yang berkiblat pada revolusi ala Simon Bolivar. Menentang imperialisme, mengutuk neoliberalisme, namun pada sisi lain tetap optimis menyambut globalisasi.

Dukungan untuk Chavez pasca kudeta yang dilakukan oleh Carlos Ortega dan Pedro Carmone, mengalir dari seluruh pelosok negeri. Bak air bah, massa pendukung Chavez mendatangi istana. Mereka menggemakan satu suara, “Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan.”

Militer bersatu dengan rakyat miskin mendukung Chavez. Tak menunggu lama, istana kembali dikuasai oleh pemerintahan Hugo Chavez yang dicintai rakyat. Chavez naik jadi presiden berdasarkan referendum pada 1998. Dua kelompok yang bertarung di Venezuela ini saling mengklaim diri demokratis dan mencap lawannya sebagai tak demokratis. Apatah demokrasi?

Absurditas Demokrasi

Demokrasi selalu mengandaikan kekuatan yang sama antara rakyat dengan negara. Konsepsi yang absurd. Namun rumusan ini tak absurd di Venezuela. Militer, sebagai state aparatus, tentu saja pegang senjata. Eloknya, rakyat yang sipil, ternyata juga bersenjata. Seimbang bukan? Mereka juga mempraktekkan share of benefit atas sumber daya alam. Venezuela adalah penghasil minyak dengan kualitas baik. Negara memang menguasai perusahaan minyak, namun ia membagikan 80% keuntungan untuk mensejahterakan rakyat miskin. Ini salah satu faktor munculnya dukungan rakyat miskin Venezuela pada Chavez.

Meminjam Rita Abrehemsen, dalam Sudut Gelap Kemajuan, “Demokrasi adalah suatu proses menjadi dan tidak akan pernah selesai.” Giuseppe Di Palma dalam Kiat Membangun Demokrasi menegaskan bahwa, “Demokrasi adalah ruang bebas bagi kelompok kepentingan untuk bertarung dan saling menguasai birokrasi negara, dengan taktik dan strategi.”

Hal ini terjadi pula dalam pemerintahan Chavez.

“Kepada yang beroposisi kepadaku, silahkan beroposisi. Andai aku bisa merubah pikiranmu,” demikian Hugo Chavez saat konferensi pers pertama sejak kekuasaannya diambil alih Pedro Carmone, dua hari sebelumnya.

Chavez dan oposisinya bertarung, saling bersaing menguasai media untuk menggiring opini publik dan menjaga eksistensi pendukungnya. Siapa yang menang dia yang akan menguasai medan pertempuran, alias menguasai birokrasi negara.

Demokrasi pada dasarnya tetap sebuah proses menjadi, bukan final. Bukan sistem politik yang sebenar-benarnya dalam sebuah negara. Demokrasi adalah awal, demokrasi adalah mekanisme. Selanjutnya, semua berada di tangan si pemenang yang berhasil menguasai medan pertempuran, strategi, taktik dan kampanye politik. Karena itulah ada istilah sosialisme demokrasi, demokrasi liberal, demokrasi pancasila, dan berbagai atribusi lain yang menyertai istilah demokrasi. Sementara makna demokrasi sendiri tetap fleksibel, kenyal, mudah berubah, tergantung siapa yang memegang kendali.

Seperti pula demokrasi ala Chavez, demokrasi yang pada akhirnya bermuara pada sosialisme, dimaknai sebagai sebuah stepping stone. Demokrasi hanya ihwal permainan politik. Kelompok oposisi menghendaki liberalisme, liberalisation bukan freedom. Pasar bebas, penguasaan hak individu, penghargaan atas minoritas, dan lain-lain. Sementara, kelompok Chavez yang terinspirasi oleh revolusi Bolivarian, mengehendaki kesetaraan, kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, anti-kemiskinan, dan berambisi mewujudkan welfare state yang lepas dari intervensi asing serta tekanan pasar bebas.

Kelompok Chavez terorganisir dalam lingkar-lingkar kecil. Menjadi satu dalam lingkaran besar yang mereka sebut Lingkar Bolivarian. Mengorganisir diri, menyamakan platform gerakan dalam satu arah dan dalam satu visi yang sama adalah strategi jitu untuk menjalankan politik serangan.

“Campaign on political attack conducted and organised with usual passion and obviously with the intention that the campaign should exercise a definite political pressure,” setidaknya demikian menurut Edward Kardelj dalam Socialism and War (Beograd : 1960). Ini pula yang dilakukan oleh kelompok oposisi dan Chavez sendiri.

Media dijadikan alat yang memainkan peranan penting. Chavez menguasai Channel 8, televisi lokal milik pemerintah, sementara kelompok oposisi menguasai news room televisi swasta. Pertempuran fisik pun terjadi. Massa anarkis tak bisa dihindarkan, chaos adalah resiko yang sangat besar terjadi. Terbukti, massa Chavez dan massa anti-Chavez saling tembak di depan istana kepresidenan. Sepuluh orang mati, ratusan lainnya terluka. Demokrasi tak bisa menghindari anarkisme. Demokrasi sendiri memungkinkan terciptanya arena pertarungan, tak peduli seimbang tidaknya kekuatan yang dimiliki masing-masing kelompok?.

Kelompok oposisi hanya bertahan dua hari. Kemenangan yang diidamkan, berganti jadi tangisan. Mereka tak berhasil mengorganisir diri dan para pendukungnya. Demonstran pendukung kelompok oposisi yang menurunkan Chavez sebagian besar tak sadar apa yang mereka lakukan. Sebagian besar massa termobilisasi euforia perlawanan yang disuntikkan media, –terutama televisi swasta–, yang langsung menembus jantung bawah sadar mereka.

Chavez didukung oleh massanya dengan kesadaran penuh. Hari-hari Chavez diisi dengan dialog langsung dengan rakyat. Terutama kaum miskin papa. Kemenangan Chavez adalah kemenangan massa pendukungnya. Boleh jadi, referendum yang berhasil melahirkan Chavez sebagai presiden Venezuela, dilandasi kesadaran massa yang kuat.

Pertempuran melawan neoliberalisme di Venezuela didasari semangat revolusi Bolivarian. Ditopang semangat untuk lepas dari kemiskinan. Kelompok miskin vis a vis dengan kelompok penguasa tradisional yang kaya. Akar masalah dari pertempuran di Venezuela sungguh riil dirasakan dan dialami rakyat. Yang satu merasa terancam, sedang yang lain merasa perlu memperjuangkan haknya. Pengelompokan massa di Venezuela –pada saat itu–, lebih memudahkan rakyat untuk mengidentifikasi siapa calon pemimpin yang mereka percaya. Percaya dengan sadar, lengkap dengan segenap resiko dan konsekuensi yang harus ditanggung. Bukan percaya karena mobilisasi politik yang mengambang, bukan karena uang, bukan pula karena tren psikologi politik.

Jika kita harus jujur, demokrasi pada dasarnya hanyalah mekanisme. Bukan hal penting. Bukan apa-apa. Ironisnya, demokrasi diperjuangkan banyak orang. Kadang, tanpa kita sadar, jadi kuda tunggangan banyak kelompok politik dan kepentingan, termasuk negara. Salah satunya Amerika. Ia mempromosikan demokrasi sembari menebar bom dan uang seraya menciptakan konflik politik yang tak kunjung usai di suatu negara maupun kawasan. Tengok saja resep demokrasi yang tengah ditelan Afghanisatan dan Irak. Bukan sembuh, malah makin memuluskan adu kekuatan antar kelompok. Pembela dan penentang Amerika. Di Indonesia ini tercermin kaut dalam adu-kuat antara fundamentalisme versus pluralisme. Islam radikal lawan Islam liberal. Apatah demokrasi?

Demokrasi di Indonesia

Sejak 1998, Indonesia tengah menegaskan garis orbitnya, dimana ia berada dalam masa transisi dari otoritarian menuju demokratik. Bagi saya, transisi ini bisa berarti dari otoritarianisme-demokratik (berdasarkan Pancasila)– menuju ketiadaan, alias kegamangan dalam pertarungan perebutan kuasa dan pengaruh atas birokrasi negara.

Fase transisi ini berjalan amat lambat. Liddle menganalisa bahwa penyebab dari adanya kelambatan ini dikarenakan adanya pembelahan horisontal dan vertikal. Pertama, adanya hambatan pembelahan horisontal yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama dan geografi. Kedua, hambatan yang berasal dari pembelahan vertikal, yakni celah perbedaan antara elite dengan massa; latar belakang pendidikan di kota menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang berpandangan tradisional dan hidup di desa.

Fanatisme kelompok ini menyulitkan. Proses agregasi politik terhadap partai politik sangat dimungkinkan dilandasi oleh faktor ketidaksadaran. Massa menjadi massa yang bergerak berdasarkan simbol dan dominasi kultur patronage. “Mati Urip Melu Mega“, atau “Pejang Gesang Nderek Gus Dur,” sebagai sekadar contoh, adalah semboyan yang lazim terdengar saat kampanye, yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) maupun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketidaksadaran mematikan kritisisme, dan ketidakkritisan mematikan demokrasi. Pada titik ini kemungkinan lahirnya kembali otoritarianisme baru atas nama demokrasi makin besar.

Fanatisme simbol dan pola patronage tidak hanya terjadi di PDI Perjuangan maupun PKB. Tapi juga di partai lain. Partai yang berlandaskan agama misalkan; partai Islam, partai Kristen, partai Katholik, banyak mengumbar simbol agama dalam logo partai mereka. Gambar pohon natal, dominasi warna hijau, gambar Ka’bah, dan logo-logo lain yang identik dengan simbol keagamaan. Kita tak akan pernah bisa membayangkan apa jadinya jika langit runtuh. Tetapi kita sungguh berani mencampuradukkan antara bumi dan langit.

Saya ingat betul, saat menjelang pemilu parlemen tahun 2004, beredar banyak selebaran berisi isu orang Kristen beritikad menghancurkan orang Islam. Pun sebaliknya, selebaran berisi isu orang Islam bertindak “seolah” mengencingi orang Kristen. Persoalan keyakinan adalah persoalan yang sangat sensitif, tetapi pola pendidikan politik justru mengindikasikan massa sudah insensitif. Urat peka masyarakat makin menipis. Ironisnya, ihwal politik yang sensitif ini, menjadikan pertarungan antar kelompok atas nama agama makin tak terkendali. Lapar tak jadi soal, pertikaian tetap jalan demi “surga” diatas sana. Kekerasan atas nama agama di Ambon dan Poso, sepanjang 1999 -2002 bisa menjadi gambaran atas realitas politik ini.

Ketidaksadaran dan ketidakkritisan akan memudahkan massa dimobilisasi secara politik untuk kepentingan tertentu. Wajar saja massa tak tahu, dan tak mau tahu jika kemiskinan yang mereka hadapi sekarang adalah buah dari kebangkrutan negara. Efek akibat kebijakan yang salah kaprah. Sudah tidak kritis, sekolah mahal pula, hidup yang sudah miskin, makin dimiskinkan. Sungguh malang nasib bangsa kita.

Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi milik orang-orang yang mabuk. Jikapun ada yang sadar, maka mereka adalah bagian dari orang-orang yang mendapat manfaat dari kemabukan massa, bahkan bagian dari pensuplai candu.

Lambatnya perjalanan transisi menuju demokrasi salah satunya disebabkan ketidaksadaran. Persoalan yang harus dijawab adalah apa yang akan kita lakukan jika demokrasi sudah terwujud. Siapapun yang berhasil menguasai birokrasi negara melalui mekanisme yang demokratis dan berkesadaran, tak dapat dipasung akal dan hatinya. Demokrasi adalah sebuah batu loncatan, menuju sistem politik yang sesungguhnya. Untuk mencapai muara ini, pertarungan takkan pernah usai. Demokrasi takkan pernah usai, takkan pernah mati. Karena sejatinya demokrasi adalah mekanisme, bukan sistem politik.